Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
Presiden Joko Widodo.
JAKARTA, DDTCNews—Isu adanya perombakan atau pergantian anggota kabinet Indonesia Maju tiba-tiba merebak setelah momen pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para relawannya di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/2).
Hal itu juga disebut oleh salah satu relawan Jokowi, Dede Budhyarto melalui akun twitternya #kangdede78. Dalam cuitannya, Jumat (21/2/2020), dia mengatakan, Jokowi akan melakukan resafel pada menteri yang tidak memiliki kinerja baik.
Sayang, Dede tidak memerinci apa yang dimaksudkannya dengan ‘tidak memiliki kinerja baik’ itu. Apakah itu terkait dengan penanganan dampak virus corona baru-baru ini, atau respons terhadap berbagai masalah yang menimpa Indonesia lainnya.
Mengenai isu resafel kabinet ini, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman membantahnya. Alumnus Institut Teknologi Bandung ini mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap menteri untuk menjalankan tetap fokus dengan tugasnya.
“Semua anggota kabinet Indonesia Maju diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi,” ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis, Minggu (23/2/2020).
Mengutip Jokowi, Fadjroel mengatakan memang diperlukan waktu untuk beradaptasi. Namun, menurutnya, Jokowi juga meminta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat tecapai melalui prioritas Panca Kerja Kabinet Indonesia Maju.
Prioritas Panca Kerja ini berupa pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, transformasi ekonomi modern bernilai tambah, dan berpihak pada kemajuan lingkungan serta sosial-budaya yang berkemajuan secara efektif dan efisien.
Meski begitu, Fadjroel pun menyebut, presiden akan mengganti menteri yang dianggap tetap tidak bisa beradaptasi dengan fungsi kementeriannya. Namun, sesuai dengan konstitusi, hal itu adalah hak prerogratif Presiden. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.