PAJAK NEGARA ARAB

Mulai 2018, Negara-negara Arab Ini Siap Terapkan PPN

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 Maret 2017 | 10:54 WIB
Mulai 2018, Negara-negara Arab Ini Siap Terapkan PPN

Para Pemimpin Negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC). (Foto: Arabian Business)

JAKARTA, DDTCNews – Anjloknya harga minyak dunia menyebabkan negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas pendapatannya berasal dari minyak dunia harus mengerahkan sektor lainnya guna mendongkrak penerimaan negara.

Negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) memutuskan untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai upaya diversifikasi penerimaan negara, menyusul adanya penurunan tajam dari harga minyak dunia.

Karena itu, mulai 2018 negara-negara GCC yang terdiri dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) ini sepakat untuk menerapkan PPN dengan tarif 5%.

Baca Juga:
Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

PPN ini akan dikenakan hanya pada komoditas-komoditas tertentu, misalnya Arab Saudi yang hanya akan menerapkan PPN pada produk tembakau dan minuman ringan.

Penerapan PPN ini dinilai bisa menjadi salah satu cara guna menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Terutama untuk memperkuat kerangka fiskal dalam jangka menengah. Seperti contoh, Pemerintah UEA yang telah memperkirakan penerapan PPN dapat menambah pendapatan hingga sebesar AED 12 miliar (Rp43,5 triliun).

Jika PPN sebesar 5% ini diberlakukan, maka ditaksir akan memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) di masing-masing negara sekitar 0,8% - 1,6%.

Baca Juga:
Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Sebagai informasi, negara GCC didirikan pada Mei 1981. Tujuan dari GCC adalah untuk mencapai persatuan di antara anggotanya berdasarkan tujuan bersama dan identitas politik serta budaya yang sama, yang berakar pada keyakinan Islam.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan DDTCNews, berikut beberapa daftar negara lainnya di Timur Tengah dan sekitarnya yang telah lebih dulu menerapkan PPN, di antaranya:

Negara Tahun Penerapan Tarif PPN Produktivitas Pendapatan (%)*
Maroko 1986 20% 0,28
Tunisia 1988 18% 0,39
Pakistan 1990 17% untuk barang 14% - 16% untuk jasa 0,31
Mesir 1991 13% sampai 30 Juni 2017 14% mulai 1 juli 2017 0,27
Algeria 1992 17% 0,18
Yordania 1994 16% 0,25
Mauritania 1995 14% 0,25
Sudan 2000 10% 0,12
Libanon 2002 10% 0,38

*Keterangan: Nilai secara rata-rata. Produktivitas pendapatan ini menunjukkan bahwa, misalnya Tunisia, ketika PDB-nya meningkat sebesar 1%, maka penerimaan PPN di negara tersebut akan bertambah sebesar 0,39%.


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara