KEANGGOTAAN FATF

Modal Bergerak Bebas, Keanggotaan Tetap FATF Menjadi Penting

Muhamad Wildan | Selasa, 26 Juli 2022 | 12:00 WIB
Modal Bergerak Bebas, Keanggotaan Tetap FATF Menjadi Penting

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

JAKARTA, DDTCNews - Keanggotaan tetap Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) diperlukan di tengah era bebasnya pergerakan modal seperti saat ini.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pencegahaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) diperlukan agar modal yang keluar-masuk lewat Indonesia adalah uang yang legitimate.

"Ada risiko pergerakan modal itu mencakup illicit capital flow, aliran modal yang tidak legitimate. Apa itu misalnya? Uang korupsi," ujar Chatib, Selasa (26/7/2022).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Bila suatu negara memiliki mekanisme pencegahan TPPU yang kuat, negara tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari negara lain. Kepercayaan tersebut dapat menekan cost of fund dan mempermudah perusahaan-perusahaan Indonesia dalam melakukan transaksi.

"Kalau negara dianggap berisiko maka implikasinya adalah ketika mau pinjam uang, melakukan transaksi, itu ada hambatan. Bisa muncul dalam bentuk cost of fund mahal atau transaksinya itu di-decline," ujar Chatib.

Chatib mengatakan proses untuk menjadi anggota tetap FATF bukanlah hal yang mudah dan terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian aturan oleh Indonesia agar bisa menjadi anggota FATF.

Baca Juga:
Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Bila suatu negara tidak dapat memenuhi standar-standar antipencucian uang, konsekuensi terburuknya adalah Indonesia tidak bisa melakukan transaksi. "Kita tidak ingin Indonesia seperti itu karena volume perdagangan kita makin besar," ujar Chatib.

Dengan menjadi anggota tetap FATF, Indonesia bakal memiliki posisi yang sejajar dengan negara lain dalam hal penerapan standar antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

Selanjutnya, praktik-praktik korupsi hingga penggelapan pajak dapat dipersempit ruang geraknya bila Indonesia mampu menjadi anggota FATF.

Untuk diketahui, FATF melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip APUPPT oleh Indonesia melalui mutual evaluation review (MER). MER dilaksanakan oleh FATF atas Indonesia sejak 18 Juli 2022 dan akan berakhir pada 4 Agustus 2022. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 17 Januari 2025 | 20:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPN atas Penjualan Minyak Pelumas

Kamis, 16 Januari 2025 | 10:00 WIB KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

Tidak Setor Pajak yang Sudah Dipungut, Direktur CV Ditahan Kejaksaan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP