INGGRIS

Mobil Diesel Dipajaki Hingga Rp85 juta

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Juli 2016 | 13:46 WIB
Mobil Diesel Dipajaki Hingga Rp85 juta

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris akan mengenakan tarif pajak sebesar £3.500 hingga £5.000 (Rp60-Rp85 juta) atas pembelian mobil diesel dengan emisi karbon dioksida tinggi. Kenaikan tarif yang akan mulai berlaku pada April 2017 itu dilakukan guna mengurangi masalah kesehatan akibat polusi udara.

Peneliti dari University College London (UCL) mengatakan para pengemudi mobil sebaiknya juga harus membayar denda untuk memasuki kota-kota yang tingkat polusi udaranya buruk, sehingga hasil dari denda tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki transportasi umum, sarana bersepeda dan berjalan kaki.

“Secara tidak langsung, polusi dari mobil diesel dapat membunuh masyarakat. Setiap tahunnya, lebih dari 40 ribu orang meninggal pada usia muda di Inggris karena polusi udara,” kata James Nix, direktur dari Green Budget Europe, lembaga masyarakat yang menginisiasi laporan riset UCL.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

James juga menambahkan, saat ini rata-rata mobil yang menyebabkan polusi udara hanya membayar pajak sekitar £1,100 sampai dengan £1,700. “Untuk itu, pembelian kendaraan yang menghasilkan nitrogen dioksida (NO2) terbanyak memang sebaiknya dihambat dengan dikenakan pajak antara £3,500 sampai dengan £5,000,” tambahnya.

Walikota London Sadiq Khan juga mengambil langkah tegas guna mengatasi polusi udara yang semakin meningkat dengan melipatgandakan ukuran Ultra Low Emission Zone (Ulez).

Saat ini, lanjutnya, Ulez hanya berlaku untuk mobil-mobil yang dijual sebelum tahun 2014. Namun kedepan akan diperluas untuk mobil-mobil yang dijual sesudahnya,apabila kadar NO2 yang dikeluarkan di jalanan lebih banyak dibandingkan dengan tes lab resmi yang sebelumnya dilakukan.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

“Langkah ini ditempuh untuk mengurangi dikendarainya mobil-mobil yang menyebabkan polusi udara tinggi di kota-kota,” ujar Sadiq.

Riset UCL, seperti dilansir theguardian.com, memperkirakan pajak atas mobil-mobil diesel akan mengumpulkan pendapatan sekitar £600 juta dalam setahun. Jika pendapatan itu digunakan untuk peremajaan bus dan kereta, serta meningkatkan fasilitas bagi para pengguna sepeda dan pejalan kaki, maka kebijakan itu akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda bagi pemerintah maupun masyarakat. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu