Ilustrasi.
YANGON, DDTCNews—Guna membiayai program pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19, Pemerintah Myanmar akan meminjam uang dari mitra asing hingga US$2 miliar atau K2,8 triliun.
Program pemulihan yang akan dijalankan pemerintah itu bernama Covid-19 Economic Relief Plan (CERP). Rencananya, dokumen yang berisikan langkah strategis pemulihan ekonomi itu akan dirilis 27 April 2020.
“Kebutuhan dana CERP ditaksir sekitar US$2 miliar. Hingga saat ini sudah ada 4-5 mitra asing yang sepakat menyediakan dana US$2 miliar,” tutur U Set Aung, Deputi Kementerian Perencanaan, Keuangan dan Industri, Senin (11/5/2020).
Dengan tambahan pinjaman itu, lanjut Aung, anggaran untuk penerapan CERP terbilang besar. Dia juga memastikan pinjaman dari asing masih aman lantaran rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah 15%.
Kementerian Perencanaan, Keuangan dan Industri (MoPF) saat ini masih melakukan kajian untuk menghitung kebutuhan pinjaman dari internasional dan lembaga keuangan agar dapat menerapkan CERP secara efektif.
Apalagi, upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk penerapan CERP juga sudah dilakukan di antaranya seperti melakukan realokasi anggaran di tiap kementerian dan lembaga, demikian dilansir dari Myanmar Times.
Sejauh ini, Bank Dunia sepakat memberikan pinjaman US$50 juta untuk CERP Myanmar. Dalam perjalanannya, MoPF juga berharap Bank Dunia dapat menyediakan dana pinjaman dari International Development Assistance (IDA) senilai US$200 juta.
Sejumlah ekonom dan pebisnis meyakini CERP—yang berisikan 10 strategis dan 36 rencana aksi—dapat mendukung kebutuhan penting bagi sektor usaha, terutama sektor pertanian dan perikanan yang sekaligus mengamankan pangan nasional.
Rencana aksi yang tertuang di dalam CERP lainnya adalah memberikan pinjaman sebesar K100 miliar untuk UKM di sektor pariwisata. Pemerintah juga akan memberikan pinjaman sebesar K200 miliar-K500 miliar untuk industri garmen akhir tahun ini.
Langkah strategis lainnya yang ada di CERP adalah memberikan dukungan bagi tenaga kerja, rumah tangga, dan pekerja kesehatan, termasuk insentif pembebasan pajak, insentif investasi dan dukungan bagi sektor digital dan e-commerce. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.