AMERIKA SERIKAT

Minta SPT Trump, Kongres AS Panggil Firma Akuntan Ini

Muhamad Wildan | Rabu, 03 Maret 2021 | 14:00 WIB
Minta SPT Trump, Kongres AS Panggil Firma Akuntan Ini

Mantan Presiden AS Donald Trump berbicara pada Konferensi Aksi Politik Konservatif di Orlando, Florida, Amerika Serikat, Minggu (28/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Octavio Jones/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – House Oversight Committee Kongres AS memanggil firma akuntan rekanan mantan Presiden AS Donald Trump, Mazars untuk menyerahkan data perpajakan milik Trump kepada parlemen.

Chair of the House Oversight Committee Carolyn Maloney mengatakan SPT Trump dibutuhkan untuk memeriksa adanya konflik kepentingan pelanggaran etika yang dilakukan Trump selama menjabat sebagai presiden.

"House Oversight Committee membutuhkan informasi tersebut guna memverifikasi temuan-temuan yang ada serta mendorong reformasi legislasi secara lebih efektif dan efisien," tulis Maloney dalam memorandum, dikutip Rabu (3/3/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Maloney mengaku lebih dari 22 bulan lebih Kongres AS tak kunjung bisa mengakses data perpajakan milik Trump. Pasalnya, Trump berusaha keras untuk tidak mengungkapkan SPT-nya kepada publik sejak kampanye Pilpres AS 2016 dan ketika Trump menjabat sebagai presiden.

Kongres AS tercatat sudah meminta SPT milik Trump yang disimpan oleh Mazars terhitung sejak 15 April 2019. Namun, Trump mengajukan gugatan ke pengadilan guna mencegah pemberian informasi perpajakan tersebut kepada parlemen.

"Sejak awal Trump menjabat sebagai presiden, Trump berupaya keras menghalangi upaya reformasi ketentuan etika dan membantah adanya conflict of interest. Trump bersikukuh laporan keuangan yang diungkapkannya sudah akurat dan tidak ada manfaat bagi publik untuk membuka data keuangannya secara lebih lanjut," tutur Maloney.

Dengan membuka data keuangan Trump, ia berpendapat Kongres AS akan memiliki landasan yang kuat dalam mereformasi regulasi yang ada di antaranya seperti transparansi keuangan presiden dan calon presiden, penguatan regulasi antikorupsi, dan lainnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI