Minta Dana Bantuan, Pemerintah Revisi Kebijakan Pajak

MADRID, DDTCNews – Pemerintah Spanyol tengah menggodok perubahan kebijakan perpajakan untuk memenuhi syarat mendapatkan kucuran dana stimulus ekonomi dari Uni Eropa.

Koalisi partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Unidas Podemos menjabarkan rincian perubahan kebijakan perpajakan. Perombakan kebijakan itu rencananya mulai berlaku pada tahun fiskal 2022.

"Sistem pajak negara akan diatur ulang untuk mendukung transformasi [ekonomi]," sebut Unidas Podemos dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (11/5/2021).

Koalisi menyatakan perubahan kebijakan pajak yang diubah akan di mulai dari penerapan pajak penerbangan. Pemerintah akan mengubah formulasi pajak penerbangan berdasarkan tujuan kebijakan yaitu mengurangi emisi.

Selanjutnya, perombakan kebijakan juga berlaku dengan memperkenalkan pungutan pajak jalan bebas hambatan atau jalan tol. Skema baru pungutan jalan tol diproyeksikan mulai berlaku pada tahun fiskal 2024.

Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi sistem ketenagakerjaan. Sistem kontrak kerja akan disederhanakan dari tiga model kontrak yang berlaku saat ini. Sistem subkontrak tenaga kerja juga akan dikurangi.

Seperti dilansir euractiv.com, Pemerintah Spanyol sudah menekan komitmen transformasi ekonomi dengan modal dana stimulus Uni Eropa senilai €70 miliar pada April 2021. Kemudian, pagu dana bantuan Uni Eropa bagi Spanyol ditetapkan sebesar €140 miliar yang akan dicairkan dalam dua atau tiga tahap.

Gelontoran dana pemulihan ekonomi Negeri Matador diberikan dalam bentuk pinjaman lunak dan hibah. Pemerintah akan mendapatkan seluruh dana tersebut secara bertahap selama 3 tahun ke depan dengan syarat reformasi struktural dijalankan oleh otoritas. (rig)