'Mini Lockdown yang Berulang itu Lebih Efektif'

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk terus menekan laju penyebaran Covid-19. Standar pengobatan dan perawatan bagi pasien Covid-19 baik di ICU maupun ruang isolasi harus mengacu pada standar yang diberikan Kementerian Kesehatan.

“Ini penting sekali sehingga kita harapkan kematian semakin menurun, kesembuhan semakin lebih baik lagi,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti dilansir Youtube Sekretariat Presiden, Senin (28/9/2020).

Berdasarkan laporan terbaru per 27 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 22,46%. Angka tersebut mendekati rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13%. Kepala Negara meminta agar perkembangan ini dapat terus diperbaiki.

Apabila dibandingkan dengan bulan lalu, rata-rata kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga turun dari 4,33% menjadi 3,77%. Meski angka tersebut masih di atas rata-rata kematian dunia yang 3,01%. “Ini tugas kita bersama untuk menekan lagi agar rata-rata kematian bisa terus menurun,” katanya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden juga menyampaikan kembali kepada Komite Penanganan Covid-19 bahwa pola atau metode intervensi lokal harus dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurutnya, intervensi lokal atau pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RT, RW, dan lingkup lokal lainnya tersebut jauh lebih efektif apabila dilakukan secara berulang dan sesuai dengan data penyebaran wilayah di satuan kecil.

“Artinya pembatasan berskala mikro baik di tingkat desa, kampung, RW, RT, kantor, maupun pondok pesantren itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang,” katanya.

Adapun yang berkaitan dengan rencana vaksinasi massal bagi masyarakat apabila vaksin Covid-19 telah tersedia, Kepala Negara meminta jajarannya untuk merencanakan betul seawal mungkin mengenai pelaksanaannya.

“Saya minta 2 pekan ini ada perencanaan yang detail kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, hingga siapa yang divaksin pertama. Semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan,” tegasnya. (Bsi)