KEBIJAKAN PEMERINTAH

Minat Investasi di SBN Terus Meningkat, Sri Mulyani: Paling Aman

Muhamad Wildan | Minggu, 26 Februari 2023 | 06:00 WIB
Minat Investasi di SBN Terus Meningkat, Sri Mulyani: Paling Aman

Menkeu Sri Mulyani (kiri), Menkes Budi G Sadikin (tengah) dan Mensos Tri Rismaharini di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan akan terus meningkatkan pemenuhan pembiayaan anggaran pemerintah melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan minat masyarakat untuk membeli SBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, masyarakat mulai mempertimbangkan SBN ritel sebagai instrumen untuk berinvestasi.

"Masyarakat sudah mulai melakukan diversifikasi investasinya. Tidak hanya tabungan, mereka juga melihat SBN sebagai instrumen yang bisa dipercaya dengan tingkat pengembalian yang memadai," katanya, dikutip pada Minggu (26/2/2023).

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Pada penerbitan SBR012, tercatat terdapat 62.375 investor yang menanamkan modalnya. Nilai SBN yang diterbitkan tersebut sudah menyentuh Rp22,2 triliun.

"Kami akan terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kalau ingin berinvestasi, beli SBN merupakan yang paling aman dan reliable. Ini sehat bagi APBN dan aman bagi masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyatakan pemerintah akan menerbitkan SBN ritel senilai Rp120 triliun pada tahun ini, tumbuh 7% ketimbang tahun lalu sejumlah Rp107,4 triliun.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

"Instrumen SBN ritel sangatlah baik untuk melakukan transformasi dari saving society menjadi investing society," tuturnya.

Sebagai informasi, total pembiayaan utang pada Januari 2023 tercatat Rp95,6 triliun. Adapun total pembiayaan utang dalam bentuk SBN sudah mencapai Rp99,4 triliun.

Meski realisasi pembiayaan utang pada awal tahun sudah mencapai Rp95,6 triliun, APBN masih mencatatkan surplus senilai Rp90,8 triliun atau 0,43% dari PDB. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi