Menteri Keuangan Bantah Rumor Kenaikan Tarif PPN

NASSAU, DDTCNews – Pemerintah Bahama membantah rumor mengenai rencana meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada periode 2019-2020. Pemerintah menegaskan tidak ada rencana untuk meningkatkan tarif PPN.

Menteri Keuangan Bahama Kevin Peter Turnquest mengatakan rumor kenaikkan tarif PPN berasal dari oposisi yakni Chester Cooper seorang anggota parlemen Exuma and Ragged Island. Menurutnya, rumor itu telah menimbulkan kepanikan bagi warga Bahama.

“Sangat disayangkan mereka menimbulkan kepanikan. Jadi, saya hanya ingin mengingatkan anggota parlemen untuk berhati-hati. Faktanya, pemerintah tidak dalam diskusi untuk menaikkan PPN. Tidak ada niat dari pemerintah untuk menaikkan,” jelasnya, seperti dikutip pada Selasa (12/2/2019).

Lebih lanjut Turnquest memaparkan pemerintah telah menerbitkan Undang-undang (UU) Tanggung Jawab Fiskal yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2018. Beleid ini berisi strategi untuk mengamankan keuntungan fiskal dan menyediakan kerangka kerja kelembagaan nonpolitis untuk kebijakan fiskal agar tidak ada lagi sistem pemerintahan yang sangat tidak bertanggung jawab.

“UU tersebut merupakan inisiatif responsif kami untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menghapus tunggakan, serta memperkuat kontrol belanja untuk mencegah timbulnya tunggakan baru,” ujarnya.

Implementasinya, pemerintah akan memulai diskusi yang akan diselenggarakan secara bulanan untuk menilai perkembangan anggaran belanja terhadap kondisi keuangan. Diskusi bulanan ini untuk menentukan kontrol belanja negara dan manajemen kas yang lebih efektif.

Di samping itu, rumor kenaikan tarif PPN timbul setelah Cooper memprediksi anggaran fiskal pemerintah yang berisiko memunculkan defisit. Apalagi, pemerintah juga diklaim terlalu optimis dalam menetapkan anggaran fiskal.

“Salah satu prediksi saya yang paling mengkhawatirkan setelah membaca laporan pemerintah yaitu adanya rencana untuk meningkatkan tarif PPN atau pajak lainnya pada jangka menengah. Saya rasa peningkatan tarif PPN sebagai upaya pemerintah untuk menambal defisit,” tutur Cooper (kaw)