KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Menko Airlangga Matangkan Rencana Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

Dian Kurniati | Sabtu, 04 September 2021 | 15:00 WIB
Menko Airlangga Matangkan Rencana Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus menggodok rencana simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 77/2020 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024.

Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga DJBC Akbar Harfianto mengatakan pemerintah akan merealisasikan simplifikasi tarif cukai rokok secara bertahap. Menurutnya, pembahasan mengenai rencana simplifikasi tarif cukai kini berada dalam koordinasi langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Untuk roadmap jangka menengah, sekarang ini didiskusikan di level menko karena dulu kami pernah propose, di-drop. Memang akan lebih pas di level menko untuk diskusi mengenai roadmap," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Akbar mengatakan pembahasan mengenai simplifikasi tarif masih akan berlanjut. Namun, dia juga tidak dapat memastikan rencana simplifikasi tersebut bisa kembali berlanjut pada tahun depan.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah merumuskan kebijakan mengenai kenaikan tarif cukai rokok 2022. Masukan dari sejumlah pemangku kepentingan juga telah dihimpun dan keputusannya ditargetkan dapat diumumkan paling lambat pada November 2021.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Titik Anas menambahkan pemerintah juga terus mengkaji rencana simplifikasi tarif cukai rokok. Menurutnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu telah memiliki strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pasalnya, pemerintah telah memiliki pengalaman melakukan simplifikasi dari 19 layer tarif cukai rokok menjadi hanya 10 layer.

"Mengenai simplifikasi, selalu ada exercise ke arah sana, dan kalau dilihat kami sudah pernah melakukan [simplifikasi] menjadi 10 layer," ujarnya.

Simplifikasi tarif cukai rokok terakhir kali tertuang dalam PMK Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dalam penetapan tarif cukai pada tahun-tahun setelahnya, sudah tak ada lagi bab yang berisi peta jalan simplifikasi struktur tarif cukai produk tembakau. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN