JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 mendatang angka defisit bisa ditekan kurang dari 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, penyusunan anggaran akan dilakukan secara hati-hati.
Tahun ini angka asumsi PDB nasional naik cukup besar yaitu di atas Rp16.000 triliun. Dengan asumsi tersebut dia yakin defisit anggaran tak akan lebih dari 2% tahun ini.
"Maka kita harus secara hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” katanya, Senin (9/4).
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018, serta Prioritas Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta.
Menurutnya, desain APBN 2019 tetap memberikan stimulus dan dukungan fiskal terhadap perekonomian dan perbaikan sosial.
Kementerian Keuangan menargetkan untuk tahun 2019, total penerimaan negara akan meningkat, antara 7,6% hingga 13%. Sementara itu, belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3% dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa akan didesain naik sekitar 8,3%.
“Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp823 triliun kalau tidak salah untuk kementerian/lembaga (K/L). Di mana untuk program-program yang disebut prioritas oleh Bapak Presiden, pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” terang Sri Mulyani dilansir laman Setkab RI.
Selain itu, mengenai gejolak harga minyak dunia yang berpegaruh pada sektor subsidi energi, ia mengatakan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan realisasi yang terjadi tahun ini.
“Jadi kita akan melihat perkembangan dari ICP. Tapi kemungkinan akan di atas 50, yaitu antara 58 dolar sampai 65 dolar AS,” tutupnya. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.