APBN

Menkeu Sebut Renovasi Kantor dan Rumah Dinas ASN Kemenkeu Makin Urgen

Dian Kurniati | Rabu, 21 Agustus 2024 | 14:30 WIB
Menkeu Sebut Renovasi Kantor dan Rumah Dinas ASN Kemenkeu Makin Urgen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan tengah berupaya menyelesaikan pembangunan dan renovasi gedung kantor serta penataan rumah dinas pegawai di daerah. Pembangunan ini dinilai sudah menjadi kebutuhan seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kantor yang memadai bakal meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pelaku ekonomi, terutama untuk Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

"Banyak kanwil-kanwil kami di daerah yang sekarang ini muncul smelter hilirisasi yang pabrik gede-gede, tetapi teman-temen Kemenkeu, terutama pajak, bea cukai, kantornya tidak memadai," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Sri Mulyani menuturkan pembangunan dan perbaikan gedung kantor dan rumah dinas pegawai masih akan menjadi fokus Kemenkeu dalam beberapa waktu mendatang. Dia pun meminta dukungan Komisi XI untuk merealisasikan program tersebut.

Pembangunan dan perbaikan gedung kantor dan rumah dinas tersebut masuk dalam program dukungan manajemen. Anggarannya masuk dalam belanja modal, bersamaan dengan program lain seperti pengembangan smart data Kemenkeu dan infrastruktur SAKTI.

Sri Mulyani menyebut realisasi belanja modal pada 2023, termasuk di dalamnya pembangunan dan perbaikan gedung kantor dan rumah dinas, mencapai Rp2,03 triliun.

Baca Juga:
Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Dia berharap pembangunan dan perbaikan gedung kantor dan rumah dinas pegawai bisa memperkuat dukungan Kemenkeu terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Di sisi lain, pengawasan terhadap berbagai kegiatan ekonomi tersebut juga akan lebih optimal.

"Jangan sampai anak buah kita tinggal di tempat-tempat yang sangat tidak layak pada saat mereka harus mengawasi kegiatan ekonomi yang luar biasa besar dan penting," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global