APBN

Menkeu Sebut Renovasi Kantor dan Rumah Dinas ASN Kemenkeu Makin Urgen

Dian Kurniati | Rabu, 21 Agustus 2024 | 14:30 WIB
Menkeu Sebut Renovasi Kantor dan Rumah Dinas ASN Kemenkeu Makin Urgen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan tengah berupaya menyelesaikan pembangunan dan renovasi gedung kantor serta penataan rumah dinas pegawai di daerah. Pembangunan ini dinilai sudah menjadi kebutuhan seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kantor yang memadai bakal meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pelaku ekonomi, terutama untuk Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

"Banyak kanwil-kanwil kami di daerah yang sekarang ini muncul smelter hilirisasi yang pabrik gede-gede, tetapi teman-temen Kemenkeu, terutama pajak, bea cukai, kantornya tidak memadai," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan pembangunan dan perbaikan gedung kantor dan rumah dinas pegawai masih akan menjadi fokus Kemenkeu dalam beberapa waktu mendatang. Dia pun meminta dukungan Komisi XI untuk merealisasikan program tersebut.

Pembangunan dan perbaikan gedung kantor dan rumah dinas tersebut masuk dalam program dukungan manajemen. Anggarannya masuk dalam belanja modal, bersamaan dengan program lain seperti pengembangan smart data Kemenkeu dan infrastruktur SAKTI.

Sri Mulyani menyebut realisasi belanja modal pada 2023, termasuk di dalamnya pembangunan dan perbaikan gedung kantor dan rumah dinas, mencapai Rp2,03 triliun.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Dia berharap pembangunan dan perbaikan gedung kantor dan rumah dinas pegawai bisa memperkuat dukungan Kemenkeu terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Di sisi lain, pengawasan terhadap berbagai kegiatan ekonomi tersebut juga akan lebih optimal.

"Jangan sampai anak buah kita tinggal di tempat-tempat yang sangat tidak layak pada saat mereka harus mengawasi kegiatan ekonomi yang luar biasa besar dan penting," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja