POLANDIA

Menkeu Mundur dari Jabatan, Buntut Kebijakan Pajak Dituding Gagal

Syadesa Anida Herdona | Rabu, 16 Februari 2022 | 12:30 WIB
Menkeu Mundur dari Jabatan, Buntut Kebijakan Pajak Dituding Gagal

Menteri Keuangan Polandia Tadeusz Koscinski. (sumber: situs pemerintah Polandia)

WARSAW, DDTCNews – Menteri Keuangan Polandia Tadeusz Koscinski mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar ini mengejutkan warga Polandia setelah sebelumnya Koscinski dinilai gagal memimpin reformasi pajak Polish Deal.

Perwakilan Partai Hukum dan Keadilan Anita Czerwinska menyampaikan seluruh pejabat negara menerima keputusan pengunduran diri Koscinski.

“Koscinski telah menerima konsekuensi politik dari ‘kelemahan’ yang terjadi saat implementasi aturan pajak Polish Deal,” kata Czerwinska, dikutip Rabu (16/2/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Kebijakan Polish Deal yang mulai diberlakukan pada 1 Januari lalu mulanya menjanjikan penyediaan insentif dan keringanan pajak atas inovasi dan pengembangan usaha. Selain itu, Polish Deal juga menawarkan tarif pajak yang lebih rendah bagi 18 juta penduduk Polandia.

Namun, pada implementasinya beberapa pekerja sektor publik dengan tingkat penghasilan rendah seperti guru mengatakan jika penghasilan yang mereka terima malah lebih rendah dari seharusnya. Kebijakan ini juga dinilai sebagai kebijakan yang sangat kompleks.

Seiring berjalannya kebijakan ini, para selebritas, politikus, hingga musisi pun ikut menyerang Polish Deal yang dinilai tidak tepat sasaran. Namun, Koscinski sempat terus-menerus meyakinkan publik bahwa Polish Deal dapat mengubah metode perpajakan yang ada selama ini.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Koscinski percaya bahwa Polish Deal dapat mengubah berbagai aspek dalam perpajakan atas bisnis. Contohnya, iuran kesehatan yang kini dapat perlahan-lahan dijadikan dasar pengenaan pajak.

Sebelumnya, salah satu penyiar radio sempat memberitakan prediksinya bahwa Menteri Keuangan beserta wakilnya, Jan Sarnowski akan dipecat dari jabatannya. Prediksi ini disampaikan setelah berbagai penilaian buruk atas jalannya eksekusi Polish Deal.

Namun, dilansir Tax Notes International, hingga saat ini Sarnowski masih mempertahankan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Hal ini sebagaimana dapat terlihat dari website Kementerian Keuangan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja