KEBIJAKAN PAJAK

Menkeu Ingin Efek Cepat Pemberian Insentif Fiskal

Redaksi DDTCNews | Kamis, 12 April 2018 | 09:54 WIB
Menkeu Ingin Efek Cepat Pemberian Insentif Fiskal

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif fiskal untuk menggenjot investasi. Kebijakan yang diharapkan dapat mengerek laju pertumbuhan ekonomi domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif dan penyederhanaan perizinan yang diberikan dapat segera dirasakan efeknya. Setidaknya mulai akan terasa pada semester II tahun 2018.

"Seluruh policy yang kita lakukan pada tahun ini seperti investasi, ekspor, simplifikasi dan insentif itu bisa berjalan. Dan kita ingin melihat itu mulai muncul pada semester ke-2," katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (11/4).

Baca Juga:
Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya

Seperti yang diketahui, pada triwulan pertama 2018, serangkaian insentif fiskal meluncur untuk menggairahkan dunia usaha. Mulai dari percepatan restitusi pajak dan pemberian insentif tax holiday. Kemudian akan menyusul adalah insentif tax allowance dan pemangkasan tarif PPh final bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Oleh karena itu, untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan investasi perlu pengelolaan anggaran yang hati-hati. Terutama dari aspek belanja pemerintah agar menjadi stimulus bagi perekonomian nasional.

"Kita ingin anggaran itu bisa betul-betul membuat rakyat kita meningkatkan kapasitas pendidikannya dan skill-nya. Vokasi penting dalam antisipasi perubahan teknologi dan persiangan yang makin ketat," terangnya.

Baca Juga:
APBN 2024 Ditutup dengan Defisit Rendah, Sri Mulyani: Jadi Bekal 2025

Selain untuk menggenjot investasi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga ingin aspek belanja pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat lapisan bawah. Hal ini penting untuk menegaskan peran negara untuk memberikan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat ini.

"Kesehatan dan jaminan sosial ini jadi perhatian dari sisi anggaran. Jaring pengaman sosial jadi penting karena ini yang kita sebutkan masyarakat bawah, setiap ada guncangan ekonomi maka tidak boleh langsung terkena di dalam rumah tangganya," (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Januari 2025 | 16:00 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya

Senin, 06 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal DPP 11/12 Harga Jual, Sri Mulyani: Tak Ideal Tapi Harus Diambil

Senin, 06 Januari 2025 | 11:37 WIB KINERJA APBN 2024

Realisasi Pajak Sepanjang 2024 Tercapai 97,2% Target, Tumbuh 3,5%

BERITA PILIHAN
Rabu, 08 Januari 2025 | 10:01 WIB KURS PAJAK 8 JANUARI 2025 - 14 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Terhadap Nyaris Semua Negara Mitra

Rabu, 08 Januari 2025 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimasi Penerimaan Pajak, Prabowo Setujui Pembentukan Komite Khusus

Rabu, 08 Januari 2025 | 09:57 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kata Dirjen Pajak soal DPP Nilai Lain dan PPN Besaran Tertentu

Rabu, 08 Januari 2025 | 09:00 WIB KINERJA INVESTASI

Realisasi Investasi di KEK Sepanjang 2024 Capai Rp82,6 Triliun

Rabu, 08 Januari 2025 | 08:39 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kemenkeu Atur Ulang PMK soal DPP Nilai Lain dan PPN Besaran Tertentu

Selasa, 07 Januari 2025 | 20:30 WIB KOTA TANGERANG

Pemkot Tangerang Bidik Penerimaan Opsen Pajak Rp674 Miliar

Selasa, 07 Januari 2025 | 19:37 WIB KONSULTASI CORETAX

Registrasi Coretax Muncul ‘Nomor Identitas Diduplikasi’, Harus Gimana?

Selasa, 07 Januari 2025 | 19:20 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PMK DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu Bakal Direvisi, Ini Daftarnya

Selasa, 07 Januari 2025 | 16:00 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya