PAJAK DIGITAL

Menkeu Inggris Desak AS Kembali ke Meja Perundingan Konsensus Global

Redaksi DDTCNews | Minggu, 21 Juni 2020 | 13:00 WIB
Menkeu Inggris Desak AS Kembali ke Meja Perundingan Konsensus Global

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Pemerintah Inggris meminta Amerika Serikat (AS) untuk kembali berpartisipasi dalam pembahasan konsensus global lantaran pemajakan ekonomi digital sudah urgensi untuk segera dilakukan.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan konsensus pajak digital dibutuhkan mengingat perusahaan teknologi lintas yurisdiksi mendapatkan keuntungan yang besar karena pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Pembicaraan internasional sedang berlangsung tentang bagaimana penjualan online harus dikenakan pajak dan solusi masih mungkin dilakukan tahun ini," katanya dikutip Ahad (21/6/2020).

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Pendapat Sunak tersebut senada dengan tiga negara Eropa lainnya yang mendapatkan surat pemberitahuan yang berisikan keputusan AS untuk mundur dari proses pembahasan pajak digital.

Inggris, seperti halnya Prancis, Italia dan Spanyol sudah satu suara bahwa raksasa digital seperti Facebook, Amazon dan Google perlu membayar pajak secara adil di yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Selain itu, Sunak menilai kebutuhan pemungutan pajak atas entitas ekonomi digital juga sudah mendesak mengingat geliat ekonomi saat ini tengah lesu akibat tekanan dari pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Pandemi ini juga mengonfirmasi pentingnya aturan internasional untuk alokasi laba yang adil dan konsisten untuk perusahaan multinasional yang beroperasi tanpa kehadiran fisik atau dengan kehadiran fisik yang minim.

"Perusahaan teknologi mendapatkan manfaat dari akses gratis ke pasar Eropa sehingga hal yang sah dan adil jika kami berharap mereka membayar tagihan pajak di negara tempat mereka menciptakan nilai tambah dan laba," tutur Sunak.

Dilansir dari BBC, apabila tidak ada kata sepakat atas konsensus global pajak digital tahun ini, sejumlah negara Eropa dikabarkan siap mengaktifkan langkah unilateral dan berpotensi mendorong timbulnya perang dagang antarnegara. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?