PAJAK DIGITAL

Menkeu Inggris Desak AS Kembali ke Meja Perundingan Konsensus Global

Redaksi DDTCNews | Minggu, 21 Juni 2020 | 13:00 WIB
Menkeu Inggris Desak AS Kembali ke Meja Perundingan Konsensus Global

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Pemerintah Inggris meminta Amerika Serikat (AS) untuk kembali berpartisipasi dalam pembahasan konsensus global lantaran pemajakan ekonomi digital sudah urgensi untuk segera dilakukan.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan konsensus pajak digital dibutuhkan mengingat perusahaan teknologi lintas yurisdiksi mendapatkan keuntungan yang besar karena pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Pembicaraan internasional sedang berlangsung tentang bagaimana penjualan online harus dikenakan pajak dan solusi masih mungkin dilakukan tahun ini," katanya dikutip Ahad (21/6/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Pendapat Sunak tersebut senada dengan tiga negara Eropa lainnya yang mendapatkan surat pemberitahuan yang berisikan keputusan AS untuk mundur dari proses pembahasan pajak digital.

Inggris, seperti halnya Prancis, Italia dan Spanyol sudah satu suara bahwa raksasa digital seperti Facebook, Amazon dan Google perlu membayar pajak secara adil di yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Selain itu, Sunak menilai kebutuhan pemungutan pajak atas entitas ekonomi digital juga sudah mendesak mengingat geliat ekonomi saat ini tengah lesu akibat tekanan dari pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Pandemi ini juga mengonfirmasi pentingnya aturan internasional untuk alokasi laba yang adil dan konsisten untuk perusahaan multinasional yang beroperasi tanpa kehadiran fisik atau dengan kehadiran fisik yang minim.

"Perusahaan teknologi mendapatkan manfaat dari akses gratis ke pasar Eropa sehingga hal yang sah dan adil jika kami berharap mereka membayar tagihan pajak di negara tempat mereka menciptakan nilai tambah dan laba," tutur Sunak.

Dilansir dari BBC, apabila tidak ada kata sepakat atas konsensus global pajak digital tahun ini, sejumlah negara Eropa dikabarkan siap mengaktifkan langkah unilateral dan berpotensi mendorong timbulnya perang dagang antarnegara. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN