Menkeu & Gubernur Bank Sentral Asean+3 Gelar Rapat, Ini yang Dibahas

JAKARTA, DDTCNews – Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara Asean bersama China, Jepang, dan Korea Selatan (Asean+3) mengadakan pertemuan di sela-sela Pertemuan Tahunan ke-52 Asian Development Bank (ADB) di Nadi, Fiji.

Pertemuan itu menyepakati perlunya peningkatan kesiagaan kawasan untuk menghadapi peningkatan ketidakpastian serta perlambatan ekonomi global. Apalagi, ADB memproyeksi pertumbuhan ekonomi Kawasan Asean+3 akan melemah dari 4,7% pada 2018 menjadi 4,6% pada 2019 dan 4,4% pada 2020.

“Hal tersebut terutama didorong oleh ketidakpastian penyelesaian isu perang dagang, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, serta potensi volatilitas aliran modal akibat ketidakseimbangan global,” demikian informasi yang dirilis Kementerian Keuangan melalui keterangan resmi, Jumat (3/5/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyuarakan komitmen Indonesia dalam mengembangkan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan melalui penjagaan stabilitas. Dari sisi pemerintah, sambungnya, komitmen itu tercermin dari anggaran belanja yang produktif.

Indonesia, lanjutnya, juga berkomitmen mempertahankan reformasi struktural untuk mendukung iklim bisnis dan investasi. Hal ini terutama dilakukan dalam mendorong diversifikasi ekonomi dari komoditas untuk mendukung industrialisasi dan pengembangan sektor jasa.

Indonesia juga mendorong penguatan daya saing dan kerja sama kawasan untuk mengurangi ketergantungannya pada guncangan eksternal. Langkah ini terutama melalui penguatan perdagangan dan investasi intra-regional di antara anggota Asean+3.

“Saya juga menekankan perlunya pengembangan kerja sama kawasan dalam hal dukungan pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata, seperti langkah yang dilakukan oleh Indonesia untuk membentuk ‘New Bali’,” jelas Sri Mulyani.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean+3 juga membahas dan menyepakati penguatan arah strategis kerja sama keuangan, baik terkait inisiatif yang telah ada maupun potensi perluasan ke isu lain yang dipandang strategis bagi kawasan, seperti pembiayaan infrastruktur dan penguatan mata uang lokal regional.

Pertemuan membahas operasionalisasi inisiatif kerja sama Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) yang berfungsi sebagai fasilitas dukungan keuangan regional dalam kondisi permasalahan likuiditas. Mereka menyepakati revisi perjanjian CMIM yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapan operasional CMIM.

Ada pula pembahasan atas penguatan Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang diharapkan dapat berperan sebagai lembaga surveillance ekonomi kawasan yang independen, kredibel, dan professional. Mereka juga sepakat adanya perluasan inisiatif Asian Bond Markets Initiative (ABMI) yang bertujuan untuk mengembangkan pasar obligasi keuangan di kawasan. (kaw)