RAPBN 2017

Menkeu: Belanja Diarahkan untuk Efisiensi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 17 Agustus 2016 | 16:01 WIB
Menkeu: Belanja Diarahkan untuk Efisiensi

JAKARTA, DDTCNews – Belanja RAPBN tahun 2017 diarahkan untuk efisiensi dan efektivitas guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang lebih merata ke seluruh wilayah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja 2017 direncanakan Rp2.070,5 triliun, dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310,4 triliun.

“Kami berupaya untuk menajamkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/8).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Menkeu arahan belanja itu dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya, pembangunan tidak bersifat Jawa sentris.

Dengan arahan itu itu pula, diharapkan inflasi dapat lebih terkendali, sehingga belanja sekaligus dapat berperan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dengan efisiensi dan efektivitas belanja, pemanfaatannya diarahkan untuk belanja produktif dan prioritas, termasuk program perlindungan sosial.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Prioritas belanja tersebut adalah peningkatan belanja produktif untuk pembangunan insfrastruktur, efisiensi untuk memperluas ruang fiskal, meningkatkan kualitas perlindungan sosial, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Prioritas berikutnya adalah menyalurkan subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai, dan mendukung penegakan hukum serta upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN