RAPBN 2017

Menkeu: Belanja Diarahkan untuk Efisiensi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 17 Agustus 2016 | 16:01 WIB
Menkeu: Belanja Diarahkan untuk Efisiensi

JAKARTA, DDTCNews – Belanja RAPBN tahun 2017 diarahkan untuk efisiensi dan efektivitas guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang lebih merata ke seluruh wilayah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja 2017 direncanakan Rp2.070,5 triliun, dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310,4 triliun.

“Kami berupaya untuk menajamkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/8).

Baca Juga:
DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Menkeu arahan belanja itu dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya, pembangunan tidak bersifat Jawa sentris.

Dengan arahan itu itu pula, diharapkan inflasi dapat lebih terkendali, sehingga belanja sekaligus dapat berperan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dengan efisiensi dan efektivitas belanja, pemanfaatannya diarahkan untuk belanja produktif dan prioritas, termasuk program perlindungan sosial.

Baca Juga:
Prabowo Berhemat, Sri Mulyani Jamin Anggaran Bansos Tak Terdampak

Prioritas belanja tersebut adalah peningkatan belanja produktif untuk pembangunan insfrastruktur, efisiensi untuk memperluas ruang fiskal, meningkatkan kualitas perlindungan sosial, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Prioritas berikutnya adalah menyalurkan subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai, dan mendukung penegakan hukum serta upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global