Ilustrasi.
VIRGINIA, DDTCNews—Pademi Corona membuat pelbagai negara mengeluarkan kebijakan stimulus dan relaksasi ekonomi bagi pelaku usaha di antaranya seperti relaksasi kredit perbankan dan stimulus pajak.
Analis dari Tax Notes International Nana Ama Sarfo mengatakan kebijakan stimulus pajak merupakan kebijakan jangka pendek. Stimulus tersebut bisa berupa penundaan pembayaran, penangguhan pungutan pajak dan pemangkasan tarif pajak.
"Perhatian diberikan terkait bagaimana kebijakan pajak dapat meningkatkan likuiditas lembaga keuangan dan para investor," katanya dikutip Senin (13/4/2020).
Negara yang mengeluarkan kebijakan penundaan pajak di antaranya India, Spanyol, Irlandia dan Hong Kong. Empat negara tersebut melakukan penundaan pajak untuk pemungutan bea meterai.
India dan Spanyol melakukan penundaan pungutan bea meterai untuk setiap transaksi perdagangan selama masa pandemi Covid-19. Irlandia menunda bea meterai untuk tagihan kartu kredit selama tiga bulan dan dimulai sejak 1 Juli 2020.
Untuk penangguhan pajak, Austria menyasar pungutan bea meterai untuk seluruh dokumen yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Penangguhan juga berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Corona.
Chile melakukan penangguhan pungutan bea meterai untuk seluruh transaksi keuangan pada periode April hingga September 2020. Strategi serupa diterapkan Filipina kepada dunia usaha selama masa karantina berlaku di Filipina.
Kebijakan memangkas tarif pajak juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi efek negatif pandemi terhadap ekonomi. Mesir misalnya, memangkas tarif bea meterai dan PPh dividen.
Penyesuaian tarif pajak juga dilakukan Hungaria. Namun negara itu justru memilih menaikkan tarif pajak atas pendapatan perbankan. Nanti, dana tersebut akan digunakan untuk membantu pembiayaan negara dalam penanggulangan pandemi Corona.
Kenaikan tarif pajak juga dilakukan Rusia atas deposito dan surat utang. Menurut Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, kenaikan tarif pajak bertujuan untuk menciptakan stabilitas keuangan, ekonomi dan anggaran pemerintah dalam jangka panjang.
“Saat ini Rusia mengincar tambahan pajak atas dividen dan bunga yang ditransfer ke luar negeri dan hal tersebut akan memerlukan perubahan P3B Rusia dengan beberapa negara," tuturnya dilansir tax note international. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.