REPUBLIK CEKO

Mau Pajaki Bank dan Asuransi, Perdana Menteri Ini Hadapi Dilema

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 April 2019 | 16:37 WIB
Mau Pajaki Bank dan Asuransi, Perdana Menteri Ini Hadapi Dilema

Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis.

PRAHA, DDTCNews – Pemerintah menilai penerapan pajak pada lembaga keuangan, asuransi maupun operator seluler akan memberatkan konsumen. Meski begitu, pemerintah butuh tambahan dana untuk menambal defisit anggaran.

Perdana Menteri Ceko Andrej Babis mengatakan pemajakan pada lembaga keuangan tersebut akan merugikan konsumen. Menurutnya Kabinet akan memperdebatkan persoalan pungutan pajak ini pada sektor-sektor tersebut.

“Pemajakan pada lembaga keuangan akan membuat biaya yang lebih tinggi terhadap nasabah atau penggunanya,” katanya seperti dikutip news.trust.org, Selasa (30/4).

Baca Juga:
APBN 2025 Targetkan Lifting Migas 1,6 Juta Barel, Ada Sanksi bagi KKKS

Namun, Perdana Menteri Andrej Babis mengaku tetap menentang untuk memperkenalkan pajak pada bank atau operator telekomunikasi. Meski, tak urung pembahasan pemajakan tersebut telah menurunkan harga saham-saham perbankan di Praha.

Di parlemen, mitra koalisi junior, Partai Sosial Demokrat (CSSD), telah mendorong penerapan pajak pada sektor perbankan, meskipun partai lainnya yakn Partai ANO telah lama menentang langkah seperti itu karena dianggap berpotensi menambah biaya bagi konsumen.

Bank-bank Ceko memperoleh laba bersih gabungan sebesar USD3,57 miliar (Rp50,74 triliun) pada 2018 atau naik 9% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar kepemilikan perbankan adalah milik asing dan memiliki pendorong laba yang kuat untuk perusahaan induknya.

Baca Juga:
Desember 2024: PPN 12%, Harga Eceran Rokok Naik, dan Persiapan Coretax

Di samping itu, Pemerintah Ceko juga mempertimbangkan pajak tambahan untuk perusahaan asuransi dan operator seluler. Sejauh ini, pemerintah telah membidik operator seluler terutama pada harga data seluler yang termasuk salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

Hal ini telah mendorong lelang frekuensi 5G generasi baru pada akhir tahun 2019, sekaligus berusaha membawa operator keempat ke negara itu untuk meningkatkan persaingan melawan pemimpin pasar di Republik Ceko O2, T-Mobile dan Vodafone. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

APBN 2025 Targetkan Lifting Migas 1,6 Juta Barel, Ada Sanksi bagi KKKS

Selasa, 31 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Desember 2024: PPN 12%, Harga Eceran Rokok Naik, dan Persiapan Coretax

Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

Minggu, 29 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Agustus 2024: Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan Diubah

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?