KABUPATEN BEKASI

Mau Cek Tagihan PBB Dengan Mudah, Begini Caranya

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 Maret 2020 | 14:15 WIB
Mau Cek Tagihan PBB Dengan Mudah, Begini Caranya

Ilustrasi.

BEKASI, DDTCNews—Guna memudahkan wajib pajak mencari informasi perihal pajak bumi dan bangunan, Pemkab Bekasi meluncurkan aplikasi bernama IPBB atau Informasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pembukuan Bapenda Kabupaten Bekasi Akam Muharam mengatakan saat ini aplikasi itu sudah bisa digunakan. Melalui IPBB, warga Kabupaten Bekasi dapat membayar PBB langsung melalui telepon genggam.

“Kami meyakini IPBB bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan terkait tagihan PBB tanpa harus meninggalkan aktivitas rutin,” kata Akam di Kabupaten Bekasi, Jumat (06/03/2020).

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Untuk menggunakan aplikasi tersebut, caranya sangat mudah. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi IPBB melalui Google Play Store di ponsel pintar. Setelah itu, masukan nomor objek pajak untuk mengetahui informasi tagihan PBB.

Dengan aplikasi itu, masyarakat atau wajib pajak tidak perlu datang lagi ke kantor Bapenda atau pajak untuk mencari tahu informasi tagihan PBB. Akam optimistis masyarakat juga akan lebih patuh dalam membayar PBB.

“Cukup gunakan aplikasi IPBB saja, sehingga lebih gampang dan hemat waktu,” kata Akam dilansir dari pikiran rakyat.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Herman Hanafi menyatakan optimistis target penerimaan pajak dari PBB tahun ini sebesar Rp553 miliar bisa terealisasi. Pasalnya, masyarakat saat ini sudah lebih mudah dalam membayar PBB.

“PBB ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan. Dari sektor ini, kontribusi terhadap pendapatan daerah kurang lebih sebesar 20 persen,” ucap Herman. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

01 Juli 2020 | 05:47 WIB

Saya mencoba buka ipbb kabupaten Bandung. Hasil yg keluar hanya seperti ini, NFORMASI TAGIHAN Wilayah. : NOP. : Tahun Pajak. : Alamat. : Kecamatan. : Kelurahan. : RT/RW. : Luas Bumi. : Luas Bangunan: Terhutang : Jumlah Bayar : Tanggal Bayar : Sisa :

26 Mei 2020 | 06:45 WIB

saya coba iPBB kabupaten bekasi tanggal 26 mei 2020 tapi ngga bisa,muncul notifikasi RPC server not respon

26 Mei 2020 | 06:42 WIB

ngga bisa digunakan,percuma RPC server not respon

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?