Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menurunan batas atas sanksi administrasi berupa kepabeanan bagi pelaku usaha yang tercatat kurang bayar bea masuk maupun bea keluar. Rencana pemerintah tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (6/12/2019).

Rencana pemerintah akan dimasukkan dalam rancangan omnibus law perpajakan. Rencananya, batas atas denda kepabeanan akan dipangkas dari 1.000% yang berlaku saat ini menjadi 400%. Hal ini dilakukan untuk menyamakan tarif denda dalam konteks perpajakan.

“Di aturan perpajakan, sanksi paling tinggi empat kali lipat. Alhasil, beleid denda kepabeanan sebelumnya jadi tidak in line. Padahal, aturan kepabeanan satu rumpun dengan pajak, harus seirama,” kata Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Sebelumnya, pemerintah menambah layer pengenaan sanksi kepabeanan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2019 tentang Perubahan PP No.28/2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Dalam regulasi terbaru, layer pengenaan denda menjadi 10, lebih banyak dari semula 5 layer. Namun, sanksi tertinggi tetap 1.000%. Penambahan layer dikarenakan ada keluhan pengenaan sanksi 1.000% sangat mudah dikenakan.

Dengan masuknya ketentuan terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan ini, omnibus law perpajakan juga akan mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti International Tax Conference yang mengambil tema 'Global Tax Reform: An Ambitious Dream?' di Mumbai, India. Konferensi yang diikuti 11 delegasi DDTC ini dibuka dengan pemaparan maraknya aksi unilateral terkait pajak ekonomi digital.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Terlalu Tinggi

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengatakan masuknya ketentuan terkait sanksi administrasi kepabeanan dalam omnibus law perpajakan sebagai upaya penyempurnaan regulasi saat ini yang dirasa kurang efektif.

Pasalnya, denda kepabeanan bagi eksportir maupun importir karena kurang bayar bea masuk dan bea keluar terlalu tinggi. Hal ini justru membuat pengusaha yang terkena denda menunggak pembayarannya. Para pengusaha itu biasanya dari industri pengolahan hingga otomotif.

• Strategi Relaksasi-Partisipasi

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan salah satu aspek pokok yang ingin dituju dengan omnibus law perpajakan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi sejumlah regulasi yang berlaku saat ini.

Namun demikian, dia mengingatkan agar relaksasi pajak harus bisa berdampak pada dua sisi, baik wajib pajak maupun pemerintah atau Indonesia secara menyeluruh. Dia mengusulkan agar ada strategi baru ‘relaksasi-partisipasi’.

Dengan strategi tersebut, relaksasi pajak harus dilakukan secara bersyarat dan mengharapkan timbal balik berupa partisipasi masyarakat dalam sistem pajak. Adapun relaksasi dalam sistem pajak mencakup hukum, kebijakan, dan administrasi.

• Muncul Risiko Perang Dagang

President International Fiscal Association (IFA) Murray Clayson mengatakan aksi unilateral terkait pajak digital justru terus menyebar menjelang tenggat pencapaian konsensus global di bawah koordinasi OECD. Inggris juga berencana memberlakukan pajak layanan digital pada April 2020.

Sayangnya, beberapa aksi unilateral ini dinilai Amerika Serikat (AS) sebagai langkah diskriminatif terhadap raksasa digital asal Negeri Paman Sam. Oleh karena itu, di bawah Presiden Donald Trump, AS berencana melakukan aksi balasan dari sisi tarif perdagangan.

• Siapkan Aksi Sepihak

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan upaya untuk mencapai konsensus global terkait pajak digital memang tengah menghadapi tantangan. Hal ini dikarenakan setiap yurisdiksi memiliki kepentingan hak pemajakan dan porsi pajaknya.

“Apabila konsensus global tidak menguntungkan posisi Indonesia, Indonesia dapat membuat aksi sepihak untuk memajaki ekonomi digital,” ujarnya. (kaw)