Masih Pandemi, Pemerintah Disarankan Naikkan Nominal Bansos Tunai

JAKARTA, DDTCNews - Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan pemerintah untuk memperluas penerima bantuan sosial (bansos) pada tahun depan.

Chatib mengatakan perluasan penerima bansos diperlukan untuk memastikan semua masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah mendapatkan bantuan. Dia juga menyarankan nominal bansos tunai yang diberikan mencapai Rp1,5 juta per bulan, dari saat ini Rp300.000.

"Jangan dikasih Rp300.000 atau Rp700.000, tetapi dikasih Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Itu kebutuhan kita," katanya dalam webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

Chatib menilai pandemi Covid-19 masih akan menjadi risiko dalam memulihkan perekonomian pada 2022. Pemerintah perlu menyiapkan alokasi bansos yang lebih besar sehingga pemulihan ekonomi kelas menengah ke bawah juga makin kuat.

Dia menilai program perlindungan sosial perlu diperluas hingga menjangkau 60% penduduk miskin dan rentan miskin, dari saat ini sekitar 40%. Menurut hitungannya, 60% penduduk terbawah tersebut setara 160 juta jiwa atau sekitar 40 juta rumah tangga.

Terkait dengan kebutuhan anggaran, ia memperkirakan setidaknya perlu Rp40 triliun per bulan. Jika program itu berlangsung selama satu atau dua kuartal pada 2022, artinya anggaran yang dibutuhkan menjadi Rp120-Rp240 triliun.

"Menurut saya alokasinya ada," ujar Chatib.

Dia menambahkan pemerintah dapat melakukan evaluasi atas pengalokasian anggaran yang saat ini telah tertuang dalam UU APBN 2022. Misal, anggaran pemulihan ekonomi nasional ada baiknya diprioritaskan untuk program perlindungan sosial.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan pagu Rp186,64 triliun untuk perlindungan sosial melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari angka tersebut, telah terealisasi Rp121,5 triliun atau 65,1% dari pagu.

Pada 2022, pemerintah mengalokasikan Rp321,2 triliun untuk keseluruhan program PEN, atau turun 57% dari pagu tahun ini Rp744,75 triliun. Dana itu dialokasikan untuk untuk bidang kesehatan Rp77,05 triliun, perlindungan sosial Rp126,54 triliun, program prioritas Rp90,04 triliun, serta dukungan UMKM dan korporasi Rp27,48 triliun. (rig)