TAX AMNESTY

Masih Banyak UMKM Belum Melek Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 November 2016 | 17:21 WIB
Masih Banyak UMKM Belum Melek Pajak Paparan DJP dalam sosialiasi kick-off tax amnesty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/11). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Balai Kota DKI Jakarta. Mengingat, masih ada pelaku UMKM yang belum terjaring, bahkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Staff Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan wajib pajak harus diberikan edukasi perpajakan. Bagi yang belum memiliki NPWP, segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP jika ingin berpartisipasi di tax amnesty.

“Dalam acara ini saja ternyata masih ditemui pelaku UMKM yang sudah punya NPWP tapi belum benar melaporkan SPT, ” ungkapnya di Jakarta, Senin (14/11).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Menurut Suryo, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program tax amnesty dan perpajakan pada umumnya menjadi salah satu sebab rendahnya kontribusi dalam membangun negara dari sektor perpajakan.

“Baik suka maupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, pajak tetap harus dibayarkan karena pajak itu kewajiban warga negara,” tuturnya.

Suryo melanjutkan segala bentuk kesalahan perpajakan, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana bisa dihapuskan melalui keikutsertaan warga negara pada program tax amnesty. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?