MALAYSIA

Malaysia Rilis Insentif Pajak untuk Pembentukan Family Office

Dian Kurniati | Jumat, 20 September 2024 | 19:15 WIB
Malaysia Rilis Insentif Pajak untuk Pembentukan Family Office

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia mengumumkan Forest City di Johor akan menjadi lokasi pertama yang menawarkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan 0% untuk family office.

Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengatakan Forest City dapat menjadi lokasi yang ideal untuk membentuk family office. Dengan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah berharap Forest City mampu menjadi magnet untuk menarik modal internasional.

"Insentif ini diharapkan dapat menarik bisnis, lembaga keuangan, dan individu dengan kekayaan bersih besar, yang selanjutnya memperkuat posisi Forest City sebagai tujuan investasi pilihan," katanya, Jumat (20/9/2024).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Selain tarif PPh badan 0%, Amir Hamzah menyebut pemerintah juga menyiapkan insentif berupa tarif PPh badan 0% hingga 5% untuk perusahaan konsesi, serta tarif PPh orang pribadi khusus sebesar 15% bagi yang bekerja di sana.

Single-family office akan dikoordinasikan oleh Komisi Sekuritas Malaysia. Skema single-family office tersebut diharapkan mampu menarik minat keluarga-keluarga Malaysia dan regional untuk mengelola asetnya dari negara tersebut.

Dia menyebut saat ini ada sekitar 8.030 single-family office di seluruh dunia dan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 75% menjadi lebih dari 10.720 pada 2030.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

"Total estimasi aset yang dikelola family office diperkirakan akan meningkat dari US$3,1 triliun menjadi US$5,4 triliun pada 2030," ujarnya.

Amir Hamzah menambahkan pendirian family office akan memperluas basis investor yang menyalurkan modal ke sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi.

Di sisi lain, pemerintah menyediakan insentif untuk lembaga perbankan, asuransi, perantara pasar modal, dan entitas sektor keuangan lain yang memenuhi syarat di Malaysia, baik fiskal maupun nonfiskal. Dengan dukungan Bank Negara Malaysia, bank asing yang berbadan hukum lokal akan menikmati fleksibilitas regulasi untuk membuka cabang tambahan di Forest City serta mendapatkan keuntungan dari fleksibilitas valuta asing untuk pinjaman luar negeri dalam mata uang asing dan investasi dalam aset mata uang asing.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

"Forest City berpotensi berkembang menjadi pusat keuangan yang diakui secara global, seperti Shenzhen di China dan Dubai International Financial Centre di UEA," katanya dilansir malaymail.com.

Pada 25 Agustus 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pembentukan Special Financial Zone (SFZ) di Forest City yang dilengkapi berbagai insentif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Johor dan sekitarnya. Dia pun mengisyaratkan sSFZ di Forest City akan menawarkan keringanan pajak dan kemudahan akses visa bagi para profesional asing yang tinggal di Singapura untuk bepergian ke dan dari Johor selatan, tempat Forest City berada. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Heriyansyah 21 September 2024 | 06:57 WIB

Gak jelas beritanya... Nota dinas bilang fasilitas kesehatan tidak dikenakan pajak, jelas di PMK ada pengecualian... Jadi masih di kenakan pajak. Yg tidak dikenakan pajak adalah sakit akibat kecelakaan kerja saja, yg sakitnya karena jantung, diabetes,stroke, mencret,tipes dll dikenakan pajak... Yg jelas beritanya...

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?