UNI EROPA

Makin Panas! Uni Eropa Dukung Pajak Digital Inggris Meski Diancam AS

Dian Kurniati | Jumat, 24 Januari 2020 | 10:28 WIB
Makin Panas! Uni Eropa Dukung Pajak Digital Inggris Meski Diancam AS

ilustrasi.

BRUSSEL, DDTCNews—Regulator teknologi Uni Eropa mendukung langkah Inggris memungut pajak digital, meski terdapat ancaman dari Presiden AS Donald Trump pada negara tersebut.

Anggota Komisi Uni Eropa bidang teknologi Margrethe Vestager mengatakan dirinya merupakan ‘pendukung kuat’ kebijakan memungut pajak digital.

Bahkan, lanjutnya, Uni Eropa akan membuat kebijakan perihal pajak digital sendiri apabila pembahasan pajak digital di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tidak menemui kesepakatan.

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

“Jika tidak ada kesepakatan, komisi akan mulai bertindak membuat regulasi soal pajak digital akhir tahun ini, atau awal tahun depan,” sebut Vestager.

Vestager menilai Uni Eropa perlu segera merealisasikan pajak digital. Apalagi, pajak digital saat ini tengah menjadi isu yang diperhatikan dunia. Menurutnya, perusahaan teknologi sudah sewajarnya dipungut pajak digital.

"Karena ini bentuk ketidakadilan. Saat kebanyakan orang dan perusahaan membayar pajak, ada mereka yang perusahaannya ikut bersaing tetapi tidak membayar pajak,” kata Vestager dikutip dari The Guardian, Jumat (24/01/2020).

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Oleh karena itu, Vestager mendorong seluruh negara anggota Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan memberlakukan pajak digital.

Namun demikian, masih ada beberapa negara Uni Eropa yang belum sepakat soal pajak digital itu di antaranya seperti Swedia, Denmark dan Irlandia. Sesuai UU, kebijakan pajak di Uni Eropa bisa diterapkan jika mendapat kesepakatan bulat.

Seperti diketahui, sejumlah negara Eropa ingin memberlakukan pajak digital pada perusahaan seperti Facebook, Google dan Amazon. Namun, pemerintah AS menolak kebijakan itu, dan mengancam akan melakukan retaliasi dari sisi perdagangan.

Perselisihan tentang pajak digital juga meledak di Davos, pekan ini. Menteri Keuangan Inggris, Sajid Javid, bersumpah untuk terus maju dengan rencana pajak digital Inggris, meski AS mengancam memberikan hukuman tarif pada ekspor mobil Inggris. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha