'Lulus' dari Bailout, Yunani Rencanakan Pangkas Pajak Ini

JAKARTA, DDTCNews – Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras mengumumkan rencana pemangkasan pajak serta menjanjikan belanja anggaran setelah melewati tahun-tahun penghematan.

Melansir Reuters, rencana tersebut diumumkan dalam pidatonya di utara kota Thessaloniki, bersamaan dengan momentum kurang dari sebulan setelah Yunani ‘lulus’ dari program penyelamatan (bailout) yang dibiayai oleh International Monetary Fund (IMF) dan Mitra Eropa.

Tsipras menjanjikan pengurangan secara bertahap pajak perusahaan menjadi 25% dari 29% dari tahun depan. Tarif 25% terakhir diterapkan pada 2009. Pada 2010 hingga 2012 tarif turun bertahap hingga berada di level 20%. Setelah itu, tarif naik hingga 29%, bertahan sejak 2015.

Selain pemangkasan pajak korporasi, dia menjanjikan pengurangan rata-rata 30% dalam pajak properti tahunan. Dia pun berjanji akan mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 22% pada 2021. Saat ini, tarif PPN sebesar 24%.

Kendati demikian, dia menegaskan Athena tetap berkomitmen untuk tetap berada pada target fiskal dan reformasi yang dijanjikan kepada para pemberi pinjaman. Hal ini diyakini memberikan peluang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Yunani telah bersepakat untuk mempertahankan surplus anggaran primer tahunan – tidak termasuk biaya pembayaran utang – 3,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 2022. Sejauh ini, realisasi telah mengungguli target fiskal dan perekonomian telah kembali tumbuh.

“Kami tidak akan membiarkan Yunani kembali ke era defisit dan penggelinciran fiskal,” ujarnya kepada para audiens pejabat, diplomat, dan pengusaha, seperti dikutip pada Senin (10/9/2018).

Surplus keseimbangan primer tahun ini, sambungnya, akan kembali melebihi target. Ini terjadi menyusul kesepakatan pembebasan utang pada Juni. Dia bisa dengan aman merencanakan masa depan pascabailout. Ruang fiskal pada tahun ini sekitar 800 juta euro.

Namun, dia menambahkan, Yunani dapat mencapai target surplus anggaran primer tanpa menerapkan pemotongan pensiun lebih lanjut. Ini merupakan posisi yang akan disampaikan ke Komisi Eropa sebelum anggaran tahun depan dibuat pada Oktober.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk memotong pensiun tahun depan. Ini menjadi langkah yang sangat kontroversial diterapkan di negaa dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Maklum, dalam situasi ini, pensiunan terkadang menjadi pencari nafkah utama.

Tsipras mengatakan akan mengurangi pengangguran, mengembalikan hak buruh, dan meningkatkan upah minimum. Negara, sambungnya, akan mengurangi atau memberikan subsidi dalam jaminan sosial pada bagian tertentu dari angkatan kerja. (kaw)