BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

Lolos Safeguard, Baja RI Diyakini Makin Kompetitif di Kawasan Teluk

Dian Kurniati | Jumat, 21 Mei 2021 | 15:00 WIB
Lolos Safeguard, Baja RI Diyakini Makin Kompetitif di Kawasan Teluk

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) memutuskan untuk meloloskan produk baja Indonesia dari pengenaan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pembebasan safeguard akan membuat baja Indonesia makin kompetitif di negara-negara kawasan teluk. Dia akan mendorong para produsen baja dapat lebih mengoptimalkan pasar tersebut.

"Hal ini memperbesar peluang bagi baja Indonesia untuk memasuki pasar kawasan teluk," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (21/5/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Lutfi menuturkan keputusan meloloskan produk baja Indonesia dari dari pengenaan safeguard termuat dalam hasil laporan akhir penyelidikan Bureau of Technical Secretariat for Anti Injurious Practices in International Trade.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menyebut pemerintah dan pelaku usaha siap menanggulangi setiap potensi yang menghambat akses pasar ekspor Indonesia.

Otoritas GCC mengawali penyelidikan safeguard produk baja pada Oktober 2019 dan berlangsung selama 19 bulan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 9 kelompok impor produk baja antara lain flat hot rolled coils and sheets, cold rolled flat steel coils and sheets.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Kemudian, baja dengan lapisan metalik; baja dengan lapisan organik; reinforced steel bars and wire rod; circular, square, and rectangular sticks and rod, sections; angles and shapes; dan welded and seamless pipes and tubes.

Kemendag lantas mendorong produsen produk tersebut untuk kooperatif dalam proses penyelidikan dengan menjawab dan menyampaikan kuesioner penyelidikan. Di tengah proses penyelidikan, otoritas GCC melakukan perubahan cakupan produk dalam penyelidikan.

Setidaknya terdapat dua kelompok baja yaitu flat hot rolled coils and sheets dan cold rolled flat steel coils and sheets yang dikeluarkan dari lingkup penyelidikan sehingga hanya menyisakan 7 kelompok baja untuk diselidiki.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Perubahan cakupan produk yang diselidiki di tengah masa penyelidikan justru mengamankan posisi Indonesia dari pengenaan safeguard. "Pengecualian pengenaan BMTP ini adalah buah dari keseriusan pemerintah dan perusahaan dalam membela kepentingan produk nasional," ujar Wisnu.

Berdasarkan catatannya, produk flat hot rolled coils and sheets pada 2019 menyumbang ekspor senilai US$53,9 juta atau sekitar 70% dari total produk sehingga tidak lagi masuk dalam cakupan barang yang diselidiki.

Hal ini juga menjadikan total ekspor Indonesia ke GCC menjadi terabaikan karena di bawah ambang batas safeguard bagi negara berkembang yaitu 3%.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Otoritas dalam kesimpulannya merekomendasikan pengenaan BMTP terhadap 7 kelompok produk baja selama 3 tahun dengan penjadwalan pengenaan 16%, 15,2%, dan 14,4% secara berturut-turut dari tahun pertama hingga tahun ketiga.

Badan Pusat Statistik mencatat total nilai ekspor 9 kelompok baja yang diselidiki ke negara GCC pada 2020 mencapai US$73,4 juta. Ekspor Indonesia sempat merosot pada Januari-Maret 2021 menjadi US$10,5 juta dari periode yang sama tahun lalu senilai US$20,7 juta. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN