UNI EROPA

Lima Negara Eropa ini Terapkan Pajak Kekayaan, Seperti Apa?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Desember 2020 | 10:53 WIB
Lima Negara Eropa ini Terapkan Pajak Kekayaan, Seperti Apa?

Ilustrasi. (DDTCNews)

WASHINGTON DC, DDTCNews – Tax Foundation mengungkapkan tidak banyak negara yang telah menerapkan pajak atas kekayaan. Untuk ukuran negara Eropa saja jumlahnya bisa dihitung dengan jari.

Laporan Tax Foundation menyebutkan hanya lima negara di kawasan Eropa yang memiliki regulasi pajak atas kekayaan. Kelima negara Eropa tersebut antara lain Norwegia, Spanyol, Swiss, Prancis, dan Italia.

Penerapan pajak atas kekayaan di Benua Biru terbagi dalam dua rezim yaitu pajak atas kekayaan bersih setelah dikurangi beban utang dan pajak kekayaan atas aset tertentu.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

"Hanya 3 negara Eropa yang menerapkan pungutan pajak atas kekayaan bersih [neto] yaitu Norwegia, Spanyol dan Swiss. Prancis dan Italia memungut pajak kekayaan atas aset tertentu," tulis laporan Tax Foundation, dikutip Jumat (18/12/2020).

Norwegia memungut pajak kekayaan neto dengan tarif 0,85% dan hasil penerimaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Pungutan ini berlaku untuk kekayaan individu yang memiliki nilai kekayaan lebih dari US$170.000 atau setara Rp2,4 miliar.

Pajak kekayaan di Norwegia diperkenalkan mulai 1892. Tahun ini, pemerintah membuat kebijakan khusus bagi WP yang rutin dipungut pajak kekayaan dan mengalami kerugian bisnis akibat pandemi Covid-19 diberikan penangguhan membayar pajak kekayaan selama satu tahun.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Selanjutnya, Spanyol memberlakukan pajak kekayaan dengan tarif progresif 0,2%—3,75% untuk nilai kekayaan di atas US$784.000 atau Rp11 miliar. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas bagi daerah otonom dalam menetapkan tarif pajak kekayaan beserta insentifnya.

Otoritas menetapkan pajak kekayaan bagi WPDN Spanyol berdasarkan seluruh aset yang dimiliki di dalam dan luar negeri. Lalu, WPLN Spanyol dikenakan pajak kekayaan atas aset yang berlokasi di yurisdiksi Spanyol dan memenuhi kriteria pemungutan pajak kekayaan.

Untuk Swiss, pajak kekayaan sudah berlaku sejak 1840. Pemerintah memungut pajak kekayaan neto atas seluruh aset yang dimiliki warga Swiss di dalam dan luar negeri. Pungutan pajak kekayaan hanya dikecualikan atas aset properti dan perusahaan milik WPDN Swiss yang berlokasi di luar negeri.

Baca Juga:
Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda

Prancis menghapus pajak kekayaan bersih pada 2018 dan beralih dengan pajak kekayaan berdasarkan nilai aset properti atau real estate. WPDN Prancis yang memiliki aset properti di seluruh dunia yang nilainya lebih dari US$1,5 juta akan dikenai pajak yang tarifnya mencapai 1,5%.

Sementara itu, WPLN akan dikenakan pungutan yang sama jika memiliki real estate yang nilainya lebih dari US$1,5 juta di teritori Prancis.

Italia juga memungut pajak kekayaan atas aset keuangan dan properti. Pemerintah menetapkan tarif 0,2% untuk kepemilikan aset keuangan bagi WPDN Italia yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Pajak kekayaan atas aset properti ini dikenakan dengan tarif sebesar 0,76%. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN