PELANTIKAN PEJABAT

Lantik Pejabat Eselon II, Ini Pesan Sri Mulyani

Awwaliatul Mukarromah | Sabtu, 24 September 2016 | 16:02 WIB
 Lantik Pejabat Eselon II, Ini Pesan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik empat pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) pada Jumat (23/9) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Empat pejabat yang dilantik yaitu pertama, Dini Kusumawati, diangkat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta). Kedua, Yudi Pramadi, diangkat sebagai Kepala Biro Perlengkapan. Ketiga, Neneng Euis Fatimah, diangkat sebagai Kepala Pusat Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Keempat, Nufransa Wira Sakti, diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI).

Dalam arahannya usai pelantikan, Menkeu menegaskan bahwa Setjen merupakan unit yang berperan penting untuk mendukung seluruh kegiatan di Kemenkeu.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

“Keempat bidang (eselon II) ini adalah bidang yang sangat penting di dalam mendukung keseluruhan pekerjaan di Kementerian Keuangan. Saya benar-benar berharap kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara bersungguh-sungguh sesuai dengan job description," pesannya sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Jum'at (23/9).

Secara khusus, kepada Kepala Biro Perlengkapan, Menkeu berpesan agar memprioritaskan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Selain itu, kepada Kepala Biro Organta, Menkeu berpesan agar transformasi organisasi dapat terus ditingkatkan, agar Kemenkeu dapat menjadi institusi yang sehat dan efisien, dengan kinerja yang semakin baik.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Sementara, kepada Kepala Pusat LPSE, Menkeu berpesan agar sistem pengadaan secara elektronik di Kemenkeu dapat menjadi contoh bagi institusi lain. “Saya juga yakin di sisi APBN kita, apabila pengadaan kita dilakukan dengan benar, akan menunjang APBN yang sehat,” katanya.

Terakhir, kepada Kepala Biro KLI, Menkeu berpesan agar dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi semaksimal mungkin, serta memiliki perspektif baru dalam mengomunikasikan segala kebijakan Kemenkeu agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?