Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen meminta anggota Kongres AS dari Partai Demokrat untuk turut mendukung usaha pemerintah dalam menindak para pengelak pajak.

Menteri keuangan meminta dukungan dari Partai Demokrat atas beleid baru yang memuat klausul tentang kewajiban pihak ketiga untuk melaporkan data dan informasi perpajakan kepada Internal Revenue Service (IRS).

"Rezim pelaporan informasi perpajakan yang komprehensif diperlukan sehingga wajib pajak tidak melakukan pengelakan pajak melalui strategi-strategi keuangan tertentu," katanya dalam surat yang dikirimkan kepada House Ways and Means Committee, Kamis (16/9/2021).

Yellen menjamin ketentuan tersebut tidak akan dimanfaatkan oleh IRS untuk melakukan intensifikasi pajak terhadap kelompok kelas menengah. Menurutnya, ketentuan tersebut diperlukan untuk melacak penghasilan orang-orang kaya yang selama ini sulit terdeteksi.

"Narasi-narasi yang menyatakan rezim pelaporan data dan informasi akan digunakan untuk menindak masyarakat kelas menengah AS secara umum itu tidak benar," katanya seperti dilansir thehill.com.

Sebagaimana yang dituliskan pemerintah pada General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2022 Revenue Proposals, minimnya informasi mengenai penghasilan yang diterima korporasi telah menimbulkan tax gap sebesar US$166 miliar per tahun.

Besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang tersebut di antaranya disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia. Hal ini membuat ketidakpatuhan wajib pajak tak dapat dideteksi oleh IRS secara mudah.

Untuk itu, pemerintah mengusulkan adanya kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan data dan informasi perpajakan kepada IRS yang di dalamnya mencakup gross inflow dan outflow pada suatu rekening. (rig)