AUSTRALIA

Laba Melonjak, Perusahaan Gas Diusulkan Kena Windfall Tax

Vallencia | Selasa, 25 Oktober 2022 | 18:00 WIB
Laba Melonjak, Perusahaan Gas Diusulkan Kena Windfall Tax

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Australia Institute mengusulkan Pemerintah Australia untuk segera memberlakukan kebijakan windfall tax untuk memecahkan tantangan pasokan gas domestik dan harga yang terlalu tinggi.

Direktur Eksekutif Dr. Richard Dennis mengatakan eksportir LNG tengah meraup keuntungan besar dari perang Rusia-Ukraina. Namun, pada saat bersamaan, masyarakat Australia justru membayar harga yang tinggi untuk membeli gas.

“Masyarakat membayar terlalu banyak untuk gas sendiri di dalam negeri dan tidak mendapatkan bagian yang adil dari pengembalian gas yang diekspor ke luar negeri,” katanya seperti dikutip dar gasworld.com, Selasa (25/10/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Australia Institute merupakan lembaga riset kebijakan publik independen yang berbasis di ibu kota Australia, yaitu Canberra. Lembaga ini dibentuk sejak 1994. Sejauh ini, Australia Institute telah melakukan penelitian terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan studi yang dilakukan Australia Institute, keuntungan tambahan yang dikumpulkan perusahaan LNG selama 2021-2022 diperkirakan mencapai AU$26 miliar—AU$40 miliar atau sekitar Rp257 triliun—Rp395 triliun.

Salah satu faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah lonjakan harga gas global akibat perang Rusia-Ukraina. Saat ini, harga ekspor LNG di Australia naik dua kali lipat dari rata-rata AU$7,5 per gigajoule (GJ) pada 2020-21 menjadi AU$16,2 per GJ pada 2021-22.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Oleh sebab itu, Australia Institute mengusulkan pemberlakuan windfall tax terhadap perusahaan LNG. Selain itu, Australia Institute juga menyarankan pemerintah untuk menghapus insentif pajak atas ekspor LNG.

Dennis memandang windfall tax merupakan kebijakan yang adil dan bertanggung jawab secara ekonomi. Pemajakan tersebut juga akan meningkatkan pendapatan negara dari penjualan sumber daya alam berupa gas di Australia. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja