MESIR

Kurangi Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak, Menkeu Ini Bentuk Komite

Vallencia | Minggu, 18 September 2022 | 13:00 WIB
Kurangi Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak, Menkeu Ini Bentuk Komite

Ilustrasi.

KAIRO, DDTCNews – Kementerian Keuangan Mesir tengah membentuk komite banding terpadu yang akan bertugas dalam mempercepat penyelesaian sengketa pajak yang terjadi antara wajib pajak dan otoritas.

Menteri Keuangan Mohamed Maait menjelaskan pembentukan komite banding pajak saat ini tengah dipercepat. Menurutnya, komite tersebut dibentuk untuk mengurangi periode pertimbangan sengketa dan mencapai keadilan pajak.

“Kementerian sedang mempercepat langkah dalam mengembangkan komite banding pajak dengan cara memastikan pengurangan periode pertimbangan sengketa dan mencapai keadilan pajak,” katanya seperti dilansir dailynewsegypt.com, Minggu (18/9/2022).

Baca Juga:
Kenali Proses Bisnis Klinik Utama, Petugas Pajak Kunjungi Alamat WP

Selama ini, sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak kerap kali terjadi. Sengketa tersebut terjadi khususnya pada lingkup wajib pajak besar dan menengah, wajib pajak pekerjaan bebas besar, dan kantor administrasi pajak Kairo keempat.

Nanti, tugas komite banding pajak ialah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perpajakan dan melindungi hak masing-masing pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa mengurangi kerahasiaan data wajib pajak.

Mengingat tugas komite banding pajak dalam penyelesaian sengketa pajak sangat penting, Maait lalu menginstruksikan kepada kementerian keuangan untuk segera membentuk komite banding pajak terpadu.

Baca Juga:
Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak

Komite tersebut akan mengkhususkan diri untuk menyelesaikan sengketa pajak yang diatur dalam UU pajak penghasilan, UU bea meterai, UU biaya pengembangan sumber daya keuangan, dan UU pajak pertambahan nilai.

Komite tersebut juga akan mempercepat penyelesaian sengketa pajak, penagihan pajak, memfasilitasi prosedur hukum bagi wajib pajak, dan merangsang investasi. Menkeu berharap kebijakan tersebut dapat mendukung pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Februari 2025 | 12:30 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Kenali Proses Bisnis Klinik Utama, Petugas Pajak Kunjungi Alamat WP

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:51 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:04 WIB CORETAX SYSTEM

Banyak Keluhan terkait Coretax, Ombudsman Ingatkan DJP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Februari 2025 | 11:51 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:04 WIB CORETAX SYSTEM

Banyak Keluhan terkait Coretax, Ombudsman Ingatkan DJP Soal Ini

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Gebrakan Kebijakan Bea Masuk Presiden AS Donald Trump

Rabu, 12 Februari 2025 | 10:45 WIB CORETAX SYSTEM

Efek Coretax ke Penerimaan, DJP Pantau Setoran Pajak Jelang Deadline

Rabu, 12 Februari 2025 | 10:30 WIB KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

PPN yang Dipungut Tak Disetor ke Kas Negara, WP Ditahan Kejari

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Biar PPh 21-nya Ditanggung Pemerintah, NIK-NPWP Pegawai Harus Padan

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 12 Februari 2025 | 08:38 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pentingnya Coretax dan Komitmen Sri Mulyani Benahi Sistem Pajak