SELANDIA BARU

Kurangi Konsumsi BBM, Otoritas Ini Usulkan Kenaikan Tarif Pajak

Dian Kurniati | Minggu, 12 Maret 2023 | 15:00 WIB
Kurangi Konsumsi BBM, Otoritas Ini Usulkan Kenaikan Tarif Pajak

Ilustrasi.

WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru berencana menaikkan tarif pajak bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini.

Menteri Perhubungan Michael Wood mengatakan kenaikan tarif pajak diperlukan untuk mendukung upaya penurunan konsumsi BBM dan emisi karbon. Apalagi, lanjutnya, pemerintah sudah lama tidak menaikkan tarif pajak BBM.

"Tujuannya untuk mengurangi jumlah mengemudi dan dengan demikian peningkatan emisi karbon dapat dihentikan," katanya, dikutip pada Minggu (12/3/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Wood menuturkan rencana kenaikan tarif pajak BBM masih perlu dibahas lebih lanjut, termasuk dikonsultasikan kepada publik. Meski demikian, ia berharap kebijakan kenaikan tarif pajak BBM dapat segera disetujui.

Tarif pajak BBM terakhir kali dinaikkan pada 2018. Saat itu, pemerintah sempat menaikkan tarif pajak senilai 3,5 sen per liter setiap tahun dalam kurun waktu 3 tahun. Namun, dalam perkembangannya, rencana tersebut ditunda.

Dia menjelaskan kementeriannya telah menyiapkan rencana pengalokasian dana miliaran dolar untuk perbaikan sistem transportasi di Selandia Baru. Misal, anggaran NZ$2 miliar untuk pemeliharaan setiap tahun dapat dipakai untuk menambah jalur bus baru dan jalur sepeda.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Menurutnya, kenaikan tarif pajak akan membuat harga BBM per liter makin mahal. Dengan kondisi ini, diperkirakan banyak masyarakat akan beralih menggunakan transportasi umum.

Dia menjelaskan bencana topan yang melanda Selandia Baru pada Februari lalu dapat dijadikan gambaran mengenai dampak mengerikan dari perubahan iklim. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk memitigasi perubahan iklim.

"Kita perlu meningkatkan upaya penurunan emisi sehingga kita tidak berkontribusi pada masalah itu dan memperburuknya," ujar Wood seperti dilansir nzherald.co.nz. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?