DENMARK

Kurangi Emisi, Negara Ini Disarankan Pungut Pajak Karbon Peternakan

Vallencia | Minggu, 26 Februari 2023 | 07:00 WIB
Kurangi Emisi, Negara Ini Disarankan Pungut Pajak Karbon Peternakan

Ilustrasi. Peternak memberi pakan sapi di Desa Kemuning, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (10/2/2023). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/aww.

COPENHAGEN, DDTCNews – Dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target rendah karbon pada 2050, Danish Council on Climate Change mengusulkan pemberlakuan pajak karbon atas peternakan.

Danish Council on Climate Change mengusulkan pemberlakuan pajak karbon senilai DKK750 atau sekitar Rp1,63 juta per ton atas produksi daging sapi dan susu. Langkah ini diambil untuk menekan produksi daging sapi dan susu yang turut berkontribusi menghasilkan emisi.

“Denmark harus mengurangi produksi daging sapi dan susu dengan memperkenalkan pajak emisi peternakan senilai DKK750 per ton untuk mencapai target iklim yang ambisius,” kata Danish Council on Climate Change, dikutip pada Minggu (26/2/2023).

Baca Juga:
Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Danish Council on Climate Change merupakan penasihat independen pemerintah yang memberikan saran terkait dengan solusi kebijakan iklim yang efektif dan efisien. Adapun pemerintah menargetkan pengurangan emisi karbon sampai dengan 80%-95% pada 2050.

Salah satu langkah yang diusulkan ialah pajak emisi atas peternakan sapi. Menurut data statistik Denmark, sektor peternakan sapi menyumbang 28% emisi di negara tersebut. Sebagai informasi, emisi dari sendawa sapi menghasilkan metana.

Jika tidak dikendalikan, peternakan sapi berpotensi akan menyumbang sekitar 40% emisi pada 2030. Untuk itu, pajak emisi senilai DKK750 per ton diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Berdasarkan perkiraan pemerintah, kebijakan ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 3,7 juta ton setiap tahun. Selain itu, langkah tersebut juga dapat mendorong para peternak untuk beralih ke produksi tanaman atau daging babi yang menghasilkan emisi lebih sedikit.

Jika kebijakan ini diberlakukan, Denmark akan menjadi negara kedua di dunia yang memperkenalkan pajak semacam itu. Adapun negara pertama yang telah memberlakukan kebijakan ini ialah Selandia Baru. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:30 WIB KP2KP SENGKANG

Aktivasi Akun PKP, Pengusaha Sparepart Mobil Didatangi Petugas Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan