KPK Klaim Selamatkan Keuangan Daerah Hingga 10,4 Triliun

JAKARTA, DDTCNews—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian keuangan daerah senilai Rp10,4 triliun sepanjang semester I/2020.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kinerja bidang pencegahan. Menurutnya, KPK membantu pemerintah daerah menjaga penerimaan tak mengalami penurunan tajam di tengah pandemi virus Corona.

“KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan daerah dengan total nilai Rp10,4 triliun,” katanya melalui konferensi video, Selasa (18/8/2020).

Ghufron mengatakan potensi kerugian itu bisa terselamatkan karena supervisi KPK dalam meningkatkan penagihan piutang daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), penertiban aset, dan sertifikasi lahan.

Jika diperinci, potensi kerugian keuangan daerah yang diselamatkan meliputi penagihan tunggakan piutang pemda senilai Rp2,9 triliun. Tunggakan piutang pemda itu termasuk piutang pajak daerah.

Selain itu, ada upaya penertiban dan pemulihan aset, yang berhasil menyelamatkan 1.093 aset dengan total nilai Rp845 miliar. Ada pula sertifikasi aset yang bertambah 6.355 sertifikat pada semester I/2020 senilai Rp4,2 triliun.

Pada penertiban fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), lanjut KPK, juga telah diserahterimakan sebanyak 184 unit fasum-fasos selama semester I/2020 dengan total nilai Rp2,4 triliun.

Di sisi lain, KPK membantu pemda melakukan optimalisasi PAD yang dimulai sejak tahun lalu sehingga basis penerimaan daerahnya membaik.

Menurut Ghufron, pemda mampu menjaga PAD-nya senilai Rp80,9 triliun pada semester I/2020, turun 3% dibandingkan dengan periode yang sama 2019 senilai Rp83,3 triliun, meski di tengah pandemi virus Corona.

Dkia menambahkan KPK akan terus mendorong dan mendampingi perbaikan tata kelola pemerintahan di total 34 pemerintah provinsi termasuk di dalamnya 542 pemerintah kabupaten/kota.

Pendampingan itu meliputi 8 area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang/jasa, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, serta manajemen dana desa. (rig)