BELGIA

Konsumsi Biofuel Bebas Pajak Hingga Akhir 2022

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 September 2021 | 20:00 WIB
Konsumsi Biofuel Bebas Pajak Hingga Akhir 2022

Ilustrasi

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa menyetujui skema pembebasan pajak untuk produk biofuel alias bahan bakar nabati yang diusulkan oleh Pemerintah Swedia.

Pemberian insentif bebas pajak energi dan CO2 sudah berlaku untuk produksi dan penjualan biofuel di Swedia sejak 2002. Insentif tersebut terakhir kali diperpanjang pada 2020. Kini, insentif kembali diperpanjang tetapi hanya berlaku selama satu tahun hingga akhir 2022.

"Komisi menyetujui perpanjangan satu tahun tambahan pembebasan pajak sepanjang 2022," tulis keterangan Komisi Eropa dikutip pada Senin (6/9/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Persetujuan insentif pajak biofuel disebutkan masih berada dalam koridor pedoman bantuan negara atau state aid Uni Eropa. Pasalnya, Komisi Eropa menilai desain kebijakan pajak yang disodorkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak pada sektor transportasi.

Komisi menyebutkan kebijakan insentif bebas pajak biofuel masih diperlukan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi bahan bakar nabati di Swedia. Insentif pajak itu juga dinilai tidak terlalu mendistorsi persaingan usaha dalam pasar tunggal Eropa.

Komisi menyebutkan insentif pajak biofuel Swedia ikut berkontribusi pada upaya penurunan emisi karbon domestik dan pada level kawasan. Dengan demikian, kebijakan pajak ini juga mendukung tercapainya komitmen penurunan emisi yang diteken dalam Kesepakatan Paris/Paris Agreement.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

"Dukungan untuk bahan bakar nabati berbasis makanan harus tetap dibatasi, sejalan dengan ambang batas baru yang ditetapkan oleh pedomen energi terbarukan Uni Eropa," ujarnya.

Pemerintah Swedia juga mendapat kewenangan untuk memberikan pengecualian terhadap ketentuan ambang batas bahan bakar nabati berbasis makanan yang diperbolehkan mendapatkan pembebasan pajak. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah patuh terhadap kriteria pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

"Atas dasar ini, Komisi menyimpulkan bahwa tindakan tersebut [pembebasan pajak biofuel] sejalan dengan aturan bantuan negara Uni Eropa," imbuhnya seperti dilansir euroweeklynews.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 12:30 WIB NATAL DAN TAHUN BARU 2025

Stok Cukup, Kementerian ESDM Siap Penuhi Kebutuhan BBM Nataru 2025

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra