BELGIA

Konsumsi Biofuel Bebas Pajak Hingga Akhir 2022

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 September 2021 | 20:00 WIB
Konsumsi Biofuel Bebas Pajak Hingga Akhir 2022

Ilustrasi

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa menyetujui skema pembebasan pajak untuk produk biofuel alias bahan bakar nabati yang diusulkan oleh Pemerintah Swedia.

Pemberian insentif bebas pajak energi dan CO2 sudah berlaku untuk produksi dan penjualan biofuel di Swedia sejak 2002. Insentif tersebut terakhir kali diperpanjang pada 2020. Kini, insentif kembali diperpanjang tetapi hanya berlaku selama satu tahun hingga akhir 2022.

"Komisi menyetujui perpanjangan satu tahun tambahan pembebasan pajak sepanjang 2022," tulis keterangan Komisi Eropa dikutip pada Senin (6/9/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Persetujuan insentif pajak biofuel disebutkan masih berada dalam koridor pedoman bantuan negara atau state aid Uni Eropa. Pasalnya, Komisi Eropa menilai desain kebijakan pajak yang disodorkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak pada sektor transportasi.

Komisi menyebutkan kebijakan insentif bebas pajak biofuel masih diperlukan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi bahan bakar nabati di Swedia. Insentif pajak itu juga dinilai tidak terlalu mendistorsi persaingan usaha dalam pasar tunggal Eropa.

Komisi menyebutkan insentif pajak biofuel Swedia ikut berkontribusi pada upaya penurunan emisi karbon domestik dan pada level kawasan. Dengan demikian, kebijakan pajak ini juga mendukung tercapainya komitmen penurunan emisi yang diteken dalam Kesepakatan Paris/Paris Agreement.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

"Dukungan untuk bahan bakar nabati berbasis makanan harus tetap dibatasi, sejalan dengan ambang batas baru yang ditetapkan oleh pedomen energi terbarukan Uni Eropa," ujarnya.

Pemerintah Swedia juga mendapat kewenangan untuk memberikan pengecualian terhadap ketentuan ambang batas bahan bakar nabati berbasis makanan yang diperbolehkan mendapatkan pembebasan pajak. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah patuh terhadap kriteria pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

"Atas dasar ini, Komisi menyimpulkan bahwa tindakan tersebut [pembebasan pajak biofuel] sejalan dengan aturan bantuan negara Uni Eropa," imbuhnya seperti dilansir euroweeklynews.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN