TAX AMNESTY INDIA

Kongres: Jangan Takut-takuti Wajib Pajak Jujur

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 September 2016 | 09:29 WIB
Kongres: Jangan Takut-takuti Wajib Pajak Jujur

NEW DELHI, DDTCNews – Kongres India menuduh Pemerintahan Modi terlalu menakut-nakuti wajib pajak dengan melakukan razia tanpa henti terhadap para pengusaha akibat kegagalan pemerintah membawa masuk penerimaan illegal melalui tax amnesty yaitu Income Disclosure Schemes (IDS) yang dijalankan tahun ini.

Juru bicara Kongres Manish Tewari meminta pemerintah menghentikan aksi tersebut kepada wajib pajak yang selama ini telah jujur mengungkapkan semua penghasilannya dan membayar pajak atas penghasilan tersebut.

“Ini semacam cerita horor dimana wajib pajak jujur maupun pelaku usaha kecil-kecilan dipaksa memenuhi target program tersebut,” katanya, hari ini (13/9).

Baca Juga:
Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Manish menganggap banyak kaum pemerintah dan kaum kapitalis lainnya yang bergembira diatas penderitaan wajib pajak jujur yang seperti disiksa dengan adanya kebijakan IDS.

Menurutnya, kegagalan program tersebut membuat pemerintah suasana pemajakan di India seperti layaknya tindak terorisme, dimana semuanya penuh paksaan pada orang-orang yang tidak berdosa.

Sebelumnya, pemerintah juga sempat mengadakan program amnesti serupa untuk uang yang belum diungkapkan dalam akun bank luar negeri. Total deklarasi hanya sebanyak R41,6 miliar atau Rp8,2 triliun dan pajak yang berhasil dikumpulkan hanya R24,3 miliar atau Rp4,8 triliun.

Baca Juga:
Retaliasi China, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk Tambahan

Terkait hasil ini, Perdana Menteri Narendra Modi menyocokkan dengan data yang dimiliki oleh salah satu partai dominan di India, Bharatiya Janata Party. Data yang dimiliki partai tersebut menunjukkan adanya dana sebesar R2,5 triliun yang disimpan oleh warga India di akun bank luar negeri.

Melihat fakta tersebut, seperti dilansir NDTV, Narendra merasa kecewa dan bertanya mengapa hasil amnesti cukup jauh dari angka yang seharusnya. Ini artinya, meskipun program serupa diselenggarakan kembali, target penerimaan memang sulit tercapai. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Selain Belanja Online, CN Dipakai untuk Barang Jamaah Haji dan Hadiah

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen