AMERIKA SERIKAT

Kongres AS Minta Otoritas Pajak Sediakan Aplikasi Pelaporan SPT Gratis

Muhamad Wildan | Minggu, 24 Juli 2022 | 15:00 WIB
Kongres AS Minta Otoritas Pajak Sediakan Aplikasi Pelaporan SPT Gratis

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebanyak 22 anggota Kongres AS dari Partai Demokrat mendorong Internal Revenue Service (IRS) untuk menyediakan aplikasi pengisian dan pelaporan SPT yang dapat digunakan oleh wajib pajak secara gratis.

Selama ini, aplikasi pelaporan SPT yang dapat diakses wajib pajak tanpa biaya disediakan konsorsium penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) melalui program Free File.

"Rata-rata wajib pajak AS menghabiskan waktu 13 jam dan biaya hingga US$240 untuk lapor SPT. Ini adalah akibat ulah perusahaan PJAP yang menyabotase program Free File untuk keuntungan mereka sendiri," ujar Senator AS Elizabeth Warren, dikutip pada Minggu (24/7/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Saat ini, aplikasi pengisian dan pelaporan SPT secara gratis yang disediakan oleh konsorsium PJAP hanya dimanfaatkan oleh 3% wajib pajak. Padahal, 70% wajib pajak berhak memanfaatkan aplikasi yang diselenggarakan melalui program Free File tersebut.

Tak hanya anggota Kongres, Government Accountability Office juga meminta otoritas pajak untuk menyediakan aplikasi penyusunan dan pelaporan SPT tersendiri tanpa perlu bekerja sama dengan para PJAP.

Dalam rancangan beleid berjudul Tax Filing Simplification Act yang diusung oleh Warren bersama 21 anggota Kongres lainnya, IRS bakal dilarang membuat perjanjian yang membatasi otoritas membuat aplikasi pelaporan SPT gratis.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rancangan beleid tersebut juga mewajibkan IRS menyediakan aplikasi pelaporan SPT yang bisa digunakan wajib pajak secara gratis tanpa perlu bekerja sama dengan konsorsium PJAP seperti yang terjadi saat ini.

Aplikasi juga harus mempermudah wajib pajak mengeklaim berbagai insentif kredit pajak yang diberikan oleh pemerintah seperti child tax credit (CTC) dan enhanced income tax credit (EITC).

Apabila beleid tersebut disetujui, IRS akan diwajibkan merancang aplikasi pengisian SPT tersendiri dan bisa digunakan paling lambat pada Maret 2023. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak