LAPORAN DDTC DARI VIENNA (1)

Konferensi Internasional Hak-Hak Wajib Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Maret 2017 | 16:40 WIB
Konferensi Internasional Hak-Hak Wajib Pajak

Prof. Michael Lang saat membuka 2nd International Conference on Taxpayer Rights

VIENNA, DDTCNews - Pada tanggal 13-15 Maret 2017, para pakar pajak dunia berkumpul di Vienna. Mereka berkumpul untuk membahas topik yang menjadi kepentingan wajib pajak yaitu tentang hak-hak wajib pajak. Topik ini menjadi perhatian banyak pihak, baik dari kalangan akademisi, otoritas pajak, dan wajib pajak dari berbagai belahan dunia.

Tidak heran, konferensi dihadiri oleh 41 negara dari berbagai macam institusi, yaitu antara lain: IRS, IBFD, HMRC UK, Field Court Tax Chamber UK, Tax Analyst, Prodecon Mexico, Canada Revenue Agency, State Administration of Taxation China, Office of the Tax Ombudsmand-South Africa, European Commission, US Tax Court, OECD, IMF, Court of Justice EU, IRAS Singapore, Dutch Tax Administration, dan Federal Fiscal Court Germany.

Dari Indonesia, dihadiri oleh Penulis sendiri selaku senior partner DDTC. Kehadiran Penulis merupakan bagian dari kegiatan rutin Human Resource Development Program (HRDP) DDTC. Selain itu, keikutsertaan Penulis tidak lepas dari kepedulian DDTC terhadap berbagai isu hak-hak dasar wajib pajak. Penulis berkeinginan mempelajari lebih mendalam lagi terkait berbagai isu hak-hak dasar wajib pajak yang diberikan oleh para pembicara yang mempunyai pengalaman luas dan latar belakang pendidikan yang tidak diragukan lagi.

Baca Juga:
Peningkatan Tax Ratio Perlu Perhatikan Hak-Hak Wajib Pajak

Penulis mempunyai harapan yang besar agar pengetahuan yang Penulis peroleh dapat di implementasikan di Indonesia pasca program pengampunan pajak selesai. Nantikan reportase selanjutnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 September 2024 | 16:36 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Peningkatan Tax Ratio Perlu Perhatikan Hak-Hak Wajib Pajak

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:46 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Reformasi Pajak: Kepentingan dan Hak WP Perlu Diakomodasi

Minggu, 21 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Urusan Pajak yang Tidak Dapat Dikuasakan kepada Pihak Lain

Selasa, 26 Desember 2023 | 15:00 WIB PMK 18/2021

Hak Wajib Pajak saat Diperiksa Uji Kepatuhan, Ini Perinciannya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?