UKRAINA

Komite Parlemen Minta Pemerintah Ubah Tarif Pajak Judi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Mei 2021 | 19:30 WIB
Komite Parlemen Minta Pemerintah Ubah Tarif Pajak Judi

Ilustrasi. Seorang pegawai kasino MGM Cotai di Makau menunggu pelanggan (Foto: Reuters/asia.nikkei.com)

KIEV, DDTCNews – Komite Manajemen Ilmiah dan Ahli Parlemen Ukraina merekomendasikan pemerintah untuk meninjau ulang pengenaan pajak atas kegiatan perjudian, terutama terkait dengan tarif pajak.

Laporan komite menyebutkan tarif pajak final sebesar 10% terlalu kecil untuk sebagai bentuk pengendalian perjudian. Tarif pajak perlu ditetapkan dengan optimal sebagai kebijakan kontrol atas keputusan legalisasi perjudian yang berlaku mulai tahun fiskal 2020.

"[Perubahan pajak judi] untuk mengkompensasi defisit anggaran," tulis laporan komite dikutip pada Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Komite Kebijakan Keuangan, Pajak dan Bea Cukai sebelumnya mengusulkan parlemen agar kegiatan perjudian dikenakan tarif final 10%. Usulan tersebut mendapat lampu hijau dari parlemen dengan menyetujui RUU pajak kegiatan perjudian pada Februari 2021.

Pada awalnya, proposal tarif pajak judi di Ukraina memiliki varian opsi mulai dari tarif 10% sampai dengan 30%. Namun pada akhirnya, tarif 10% yang mendapatkan persetujuan parlemen. Di sisi lain, komite berpendapat tarif pajak judi seharusnya lebih tinggi.

Beban pajak judi berlaku terhadap omzet usaha perjudian sebelum dikenakan PPh badan dengan tarif standar 18%. Komite Ilmiah parlemen menyatakan tarif pajak bagi kegiatan judi tidak bisa ditetapkan dengan tingkat yang rendah.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

"Tarif pajak rendah tidak dapat dibenarkan, karena pajak [kegiatan judi] harus ditetapkan dengan tujuan membatasi konsumsi," sebut komite.

Selain itu, kenaikan tarif pajak judi juga menjadi alternatif kebijakan fiskal untuk menambah penerimaan negara. Dengan demikian, hasil pungutan pajak judi dapat meningkatkan kapasitas belanja pemerintah dalam bidang sosial.

"Pemerintah harus menetapkan tarif pajak sedemikian rupa sehingga pajak dari perjudian memberikan kontribusi keuangan yang cukup untuk proyek-proyek sosial," tulis komite dalam laporannya seperti dikutip dari europeangaming.eu. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?