UKRAINA

Komite Parlemen Minta Pemerintah Ubah Tarif Pajak Judi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Mei 2021 | 19:30 WIB
Komite Parlemen Minta Pemerintah Ubah Tarif Pajak Judi

Ilustrasi. Seorang pegawai kasino MGM Cotai di Makau menunggu pelanggan (Foto: Reuters/asia.nikkei.com)

KIEV, DDTCNews – Komite Manajemen Ilmiah dan Ahli Parlemen Ukraina merekomendasikan pemerintah untuk meninjau ulang pengenaan pajak atas kegiatan perjudian, terutama terkait dengan tarif pajak.

Laporan komite menyebutkan tarif pajak final sebesar 10% terlalu kecil untuk sebagai bentuk pengendalian perjudian. Tarif pajak perlu ditetapkan dengan optimal sebagai kebijakan kontrol atas keputusan legalisasi perjudian yang berlaku mulai tahun fiskal 2020.

"[Perubahan pajak judi] untuk mengkompensasi defisit anggaran," tulis laporan komite dikutip pada Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Komite Kebijakan Keuangan, Pajak dan Bea Cukai sebelumnya mengusulkan parlemen agar kegiatan perjudian dikenakan tarif final 10%. Usulan tersebut mendapat lampu hijau dari parlemen dengan menyetujui RUU pajak kegiatan perjudian pada Februari 2021.

Pada awalnya, proposal tarif pajak judi di Ukraina memiliki varian opsi mulai dari tarif 10% sampai dengan 30%. Namun pada akhirnya, tarif 10% yang mendapatkan persetujuan parlemen. Di sisi lain, komite berpendapat tarif pajak judi seharusnya lebih tinggi.

Beban pajak judi berlaku terhadap omzet usaha perjudian sebelum dikenakan PPh badan dengan tarif standar 18%. Komite Ilmiah parlemen menyatakan tarif pajak bagi kegiatan judi tidak bisa ditetapkan dengan tingkat yang rendah.

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

"Tarif pajak rendah tidak dapat dibenarkan, karena pajak [kegiatan judi] harus ditetapkan dengan tujuan membatasi konsumsi," sebut komite.

Selain itu, kenaikan tarif pajak judi juga menjadi alternatif kebijakan fiskal untuk menambah penerimaan negara. Dengan demikian, hasil pungutan pajak judi dapat meningkatkan kapasitas belanja pemerintah dalam bidang sosial.

"Pemerintah harus menetapkan tarif pajak sedemikian rupa sehingga pajak dari perjudian memberikan kontribusi keuangan yang cukup untuk proyek-proyek sosial," tulis komite dalam laporannya seperti dikutip dari europeangaming.eu. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?