UNI EROPA

Komisi Eropa Usulkan Reformasi Sistem PPN Uni Eropa

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 Oktober 2017 | 18:03 WIB
Komisi Eropa Usulkan Reformasi Sistem PPN Uni Eropa

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Uni Eropa (UE) telah mengumumkan rencananya untuk mereformasi sistem pajak pertambahan nilai (PPN) UE yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang kuat, lebih sederhana, serta meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antaradministrasi perpajakan.

Komisaris Urusan Ekonomi dan Keuangan, Perpajakan dan Bea Cukai Pierre Moscovici mengatakan Komisi UE menginginkan agar sistem PPN yang baru nantinya dapat membantu perusahaan-perusahaan di Eropa untuk menuai semua keuntungan dari Pasar Tunggal dan bersaing di pasar global.

“Biaya kepatuhan untuk semua bisnis akan berkurang dengan menyederhanakan dan memodernisasi kewajiban PPN dan proses pengumpulan PPN,” pungkasnya, Rabu (4/10).

Baca Juga:
Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

Secara khusus, reformasi tersebut menyediakan paket legislatif mengenai sistem PPN definitif untuk perdagangan lintas batas business-to-business (B2B), mereformasi tarif PPN, penguatan instrumen yang ada untuk kerja sama administrasi PPN, dan penyederhanaan aturan PPN untuk entitas kecil dan menengah.

Moscovici mengatakan sistem yang berlaku saat ini tidak memadai untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh ekonomi digital dan globalisasi. Sebab, aturannya tidak memperhitungkan perkembangan teknologi, perubahan model bisnis, atau globalisasi ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, skema ini menyediakan dua rezim PPN yang sama sekali berbeda yakni satu untuk transaksi domestik dan satu lagi untuk transaksi lintas batas. Sistem yang berlaku saat ini juga tidak memiliki sistem kontrol lintas batas yang memadai yang dapat beroperasi cukup cepat, sehingga menimbulkan sejumlah kecurangan yang signifikan.

Proposal legislatif ini, seperti dilansir dalam mnetax.com, akan dikirim ke negara-negara anggota UE dalam Council for agreement dan ke Parlemen Eropa untuk dilakukan konsultasi. Komisi akan membuat proposal lebih detail terkait usulan ini pada 2018 agar reformasi PPN dapat segera diimplementasikan.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 November 2024 | 18:24 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

Jumat, 30 Agustus 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Banyak Sengketa Dagang di WTO, Begini Strategi Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP