Kewajiban Lapor Skema Tax Planning Segera Berlaku

LONDON, DDTCNews – Dewan Urusan Ekonomi dan Keuangan Uni Eropa (European Union’s Economic and Financial Affairs Council/ECOFIN) menyetujui draf ketentuan (draft directive) yang mewajibkan pihak perantara (intermediaries) yang mendesain dan mempromosikan skema perencanaan pajak (tax planning) yang dianggap agresif untuk melaporkan skema tersebut mulai Juli 2020.

Menteri Keuangan Bulgaria Vladislac Goranov mengatakan negara anggota akan diminta untuk secara otomatis bertukar informasi dengan negara Uni Eropa lainnya terkait informasi didapatkan dari perantara melalui sistem yang terintegrasi.

“Dengan langkah-langkah ini, Uni Eropa bermaksud untuk meningkatkan transparansi pajak di dunia dan menganggap hal itu menjadi kunci untuk mencegah praktik tax avoidance dan tax evasion,” paparnya, Kamis (15/3).

Melalui ketentuan pelaporan skema tax planning itu, otoritas pajak dapat melakukan pemetaan mengenai skema-skema apa saja yang berpotensi menggerus basis penerimaan pajak, mengingat semakin ke sini, skema tersebut semakin canggih dan sulit dideteksi.

Goranov menjelaskan skema yang wajib dilaporkan itu beberapa di antaranya bersifat umum, sementara yang lain spesifik dan terkait dengan transaksi lintas batas (cross-border), pertukaran informasi secara otomatis, beneficial ownership, hingga pengaturan harga transfer (transfer pricing)

Pelaporan skema perencanaan pajak tersebut akan diterapkan mulai 1 Juli 2020. Setiap negara anggota wajib bertukar informasi setiap 3 bulan dengan batas waktu 1 bulan setelahnya, sehingga periode pertama pertukaran informasi tersebut akan selesai pada tanggal 31 Oktober 2020.

Setelah difinalisasi ke dalam semua bahasa resmi, ECOFIN akan mengadopsi draf itu tanpa diskusi lebih lanjut. Setelah itu, setiap negara anggota diberi waktu hingga 31 Desember 2018 untuk mengalihkannya ke dalam UU atau peraturan domestik. (Amu)