Ketimbang Pangkas Cukai BBM, Kabinet Duterte Pilih Tambah Nilai Bansos

MANILA, DDTCNews - Kementerian Keuangan Filipina menolak usulan penangguhan cukai pada produk bahan bakar minyak (BBM) meskipun terjadi kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri Keuangan Carlos Dominguez III mengatakan penangguhan cukai hanya akan menguntungkan kelompok kaya yang mengonsumsi BBM lebih banyak. Sebagai gantinya, dia berencana memberikan tambahan bantuan sosial kepada keluarga miskin yang terdampak kenaikan BBM.

"Pemotongan cukai akan menguntungkan lebih banyak orang yang memiliki mobil dan mereka adalah orang-orang kaya. Itu akan membuatnya sangat tidak adil," katanya, dikutip Kamis (17/3/2022).

Dominguez mengatakan pemerintah akan mengarahkan kebijakannya untuk melindungi 50% masyarakat terbawah dari tekanan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan tambahan bantuan P200 atau Rp54.700 per bulan per rumah tangga selama 1 tahun untuk keluarga miskin.

Di sisi lain, dia memperkirakan akan ada tambahan penerimaan senilai P26 miliar atau Rp7,12 triliun jika harga berada di level US$110 per barel. Tambahan penerimaan itulah yang akan dipakai untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin.

"Rekomendasi kami adalah menggunakan uang ekstra ini untuk mensubsidi bagian masyarakat yang lebih miskin. Ada tambahan P26 miliar yang bisa kami distribusikan langsung," ujarnya.

Walaupun ada tambahan penerimaan P26 miliar, perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk memberi bantuan tunai akan mencapai P33,1 miliar atau Rp9 triliun. Dominguez mengaku tidak masalah dengan hal itu karena skema bantuan lebih dibutuhkan keluarga miskin.

Hingga saat ini, usulan penangguhan cukai BBM telah ditolak oleh sejumlah instansi di bawah pemerintahan Duterte. Dominguez menyebut penangguhan cukai akan merugikan pemerintah karena potensi penerimaan negara yang hilang mencapai P105,9 miliar atau Rp29 triliun.

Sementara itu, Kementerian Anggaran memproyeksikan angka kerugian yang lebih besar lagi, yakni senilai P117 miliar atau sekitar Rp32 triliun. Padahal, pemerintah telah menargetkan penerimaan negara senilai P147,1 miliar dari pajak atas produk minyak dan P131,4 miliar atau Rp35,98 triliun dalam bentuk cukai pada tahun ini.

"Penangguhan cukai BBM akan memberikan tekanan lebih lanjut pada kondisi fiskal negara karena defisit anggaran diperkirakan bengkak menjadi 8,2% dari PDB, lebih tinggi dari proyeksi awal 7,7% dari PDB," kata Dominguez dilansir newsinfo.inquirer.net. (sap)