VAT REFUND

Ketentuan VAT Refund Sudah Direvisi, Ini Respons Peritel

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 September 2019 | 18:09 WIB
Ketentuan VAT Refund Sudah Direvisi, Ini Respons Peritel

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah merelaksasi ketentuan VAT refund untuk turis asing melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.120/2019. Namun, pengusaha minta batasan (threshold) nilai belanjaan bisa diturunkan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta saat sosialisasi VAT refund di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP). Menurutnya, batasan nilai belanja perlu dikaji ulang untuk meningkatkan daya saing toko ritel nasional dibandingkan negara lain.

“Dari pengusaha itu mengikuti bagaimana nyamannya konsumen. Untuk sekarang turis belanja di negara tetangga dengan nilai belanja tidak sampai Rp1 juta bisa klaim tax refund. Nah, kenapa kita tidak?” katanya, Kamis (26/9/2019).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Tutum menjelaskan penurunan ambang batas VAT refund dari Rp5 juta seperti yang berlaku saat ini akan sangat berguna untuk persaingan toko ritel yang menjual produk yang bersifat internasional. Menurutnya, turis asing juga berhitung seberapa besar biaya yang bisa dihemat dari belanja produk di Indonesia untuk produk sejenis yang tersedia di toko ritel negara lain.

Sementara itu, untuk produk atau barang yang hanya tersedia di Indonesia relatif nihil persaingan dengan toko ritel negara lain. Untuk produk yang memiliki keunikan seperti ini adalah bagaimana membuat pelaku usaha semakin banyak ikut berpartisipasi dalam skema VAT refund turis asing.

“Kami usulkan kepada Kementerian (Keuangan) kalau memang ada kesempatan juga baiknya diubah threshold-nya. Saya kira kita tidak kehilangan [penerimaan] dengan semakin banyaknya turis berbelanja. Semakin banyak di-refund maka semakin banyak pendapatan barang yang dibeli," paparnya.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Seperti diketahui, dalam PMK No.120/2019 pemerintah tidak mengubah nilai minimal PPN yang bisa diminta kembali oleh turis asing, yaitu senilai Rp500.000. Dengan demikian, minimal pembelanjaan tetap senilai Rp5 juta.

Faktor pembeda dari kebijakan baru ini adalah nilai minimal PPN sebesar Rp500.000 bisa berasal dari gabungan beberapa faktur pajak khusus (FPK) dalam waktu sebulan sebelum keberangkatan. Artinya, permohonan VAT refund bisa dilakukan dengan FPK yang berbeda dari toko ritel yang berbeda dan pada tanggal transaksi yang berbeda pula.

Saat ini terdapat lima lokasi pengembalian PPN untuk turis asing. Lokasi tersebut adalah Bandara Kualanamu Medan, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Adisucipto Yogyakarta, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Ngurah Rai Denpasar. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?