AFRIKA SELATAN

Kesal Korupsi Terus Berlangsung, Masyarakat Tahan Pembayaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 September 2019 | 15:23 WIB
Kesal Korupsi Terus Berlangsung, Masyarakat Tahan Pembayaran Pajak

Ilustrasi bendera Afrika Selatan.

JOHANNESBURG, DDTCNews – Permasalahan korupsi bertahun-tahun membuat masyarakat menahan pembayaran pajaknya. Kondisi yang muncul karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas ini berisiko membuat negara mencari bailout internasional.

Komisioner South African Revenue Services (SARS) Edward Kieswetter mengatakan hilangnya kepercayaan individu maupun perusahaan terhadap otoritas telah meningkatkan penghindaran maupun penipuan pajak. Hal ini membuat pemerintah kehilangan miliaran rand.

“Penahanan dana [pajak] itu pada akhirnya berisiko mengarah pada bailout internasional dari organisasi seperti International Monetary Fund (IMF),” ujarnya, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga:
Wamen Hukum Eddy: Praktik Rampas Aset oleh Negara Sudah Ada Sejak 1964

Menurutnya, berkurangnya kepercayaan publik akan berisiko memberikan justifikasi bahwa secara moral dibenarkan untuk menahan atau memanipulasi pajak. Justifikasi tersebut berisiko memperparah keadaan.

SACS, lembaga pemasaran dan konsultasi yang fokus pada riset nasional, mengadakan survei untuk melihat kredibilitas berbagai institusi di pemerintahan. Direktur Riset dan Juru Bicara SACS Reza Omar mengatakan survei ini dilakukan terhadap 1.300 orang Afrika Selatan berusia 18 tahun ke atas.

Penelitian telah mengungkapkan bahwa ada penurunan kepercayaan untuk SARS antara kuartal I dan kuartal II pada tahun lalu. Angka tercatat memburuk dari 62% menjadi 55% karena adanya penangkapan oknum dan malaadministrasi di Nugent Commission pada awal 2018.

Baca Juga:
Ada Pasal Tumpang Tindih, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025

Selain itu, 56% orang Afrika Selatan juga kehilangan kepercayaan SAR saat mantan Komisioner SARS Tom Moyane diberhentikan dari lembaga tersebut. Ekonomi yang paling maju di Afrika ini telah mengalami penurunan tajam dari sisi pendapatan sejak 2015 karena pelemahan ekonomi dan tidak efisiennya administrasi.

Pertumbuhan kepercayaan meningkat dari 56% pada kuartal terakhir tahun lalu menjadi 59% pada kuartal I/2019. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh pengumuman SARS yang bertujuan untuk menyelidiki klaim penggelapan pajak yang timbul dari Zondo Commission ke State Capture.

Sekadar informasi, State Capture merupakan jenis korupsi politik dimana kepentingan pribadi mempengaruhi proses pengambilan keputusan negara untuk keuntungan pribadi.

Baca Juga:
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Usulan Prolegnas Prioritas

Selain itu, ada kemajuan 5 persen selama 12 bulan, 55 persen orang menaruh kepercayaan pada SARS pada kuartal kedua 2018 dibandingkan dengan 60% pada kuartal 2019.

Pada kuartal II/2019 penduduk Afrika Selatan mempercayai SARS sebagai institusi yang dapat berubah dan berkembang dari tahun ke tahun. Namun, terlepas dari pengumpulan data riset tersebut, IMF belum menetapkan Afrika Selatan sebagai negara yang mencapai titik bailout. (MG-avo/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamen Hukum Eddy: Praktik Rampas Aset oleh Negara Sudah Ada Sejak 1964

Jumat, 06 Desember 2024 | 09:30 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Pemerintah Klaim Komitmen Bahas RUU Perampasan Aset

Rabu, 20 November 2024 | 11:55 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Ada Pasal Tumpang Tindih, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025

Senin, 18 November 2024 | 17:45 WIB RUU PERAMPASAN ASET

RUU Perampasan Aset Tak Masuk Usulan Prolegnas Prioritas

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan