AFRIKA SELATAN

Kesal Korupsi Terus Berlangsung, Masyarakat Tahan Pembayaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 September 2019 | 15:23 WIB
Kesal Korupsi Terus Berlangsung, Masyarakat Tahan Pembayaran Pajak

Ilustrasi bendera Afrika Selatan.

JOHANNESBURG, DDTCNews – Permasalahan korupsi bertahun-tahun membuat masyarakat menahan pembayaran pajaknya. Kondisi yang muncul karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas ini berisiko membuat negara mencari bailout internasional.

Komisioner South African Revenue Services (SARS) Edward Kieswetter mengatakan hilangnya kepercayaan individu maupun perusahaan terhadap otoritas telah meningkatkan penghindaran maupun penipuan pajak. Hal ini membuat pemerintah kehilangan miliaran rand.

“Penahanan dana [pajak] itu pada akhirnya berisiko mengarah pada bailout internasional dari organisasi seperti International Monetary Fund (IMF),” ujarnya, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga:
Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

Menurutnya, berkurangnya kepercayaan publik akan berisiko memberikan justifikasi bahwa secara moral dibenarkan untuk menahan atau memanipulasi pajak. Justifikasi tersebut berisiko memperparah keadaan.

SACS, lembaga pemasaran dan konsultasi yang fokus pada riset nasional, mengadakan survei untuk melihat kredibilitas berbagai institusi di pemerintahan. Direktur Riset dan Juru Bicara SACS Reza Omar mengatakan survei ini dilakukan terhadap 1.300 orang Afrika Selatan berusia 18 tahun ke atas.

Penelitian telah mengungkapkan bahwa ada penurunan kepercayaan untuk SARS antara kuartal I dan kuartal II pada tahun lalu. Angka tercatat memburuk dari 62% menjadi 55% karena adanya penangkapan oknum dan malaadministrasi di Nugent Commission pada awal 2018.

Baca Juga:
Tanah Sitaan Korupsi akan Dibangun Rumah bagi Warga Penghasilan Rendah

Selain itu, 56% orang Afrika Selatan juga kehilangan kepercayaan SAR saat mantan Komisioner SARS Tom Moyane diberhentikan dari lembaga tersebut. Ekonomi yang paling maju di Afrika ini telah mengalami penurunan tajam dari sisi pendapatan sejak 2015 karena pelemahan ekonomi dan tidak efisiennya administrasi.

Pertumbuhan kepercayaan meningkat dari 56% pada kuartal terakhir tahun lalu menjadi 59% pada kuartal I/2019. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh pengumuman SARS yang bertujuan untuk menyelidiki klaim penggelapan pajak yang timbul dari Zondo Commission ke State Capture.

Sekadar informasi, State Capture merupakan jenis korupsi politik dimana kepentingan pribadi mempengaruhi proses pengambilan keputusan negara untuk keuntungan pribadi.

Baca Juga:
Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Pengelakan Pajak

Selain itu, ada kemajuan 5 persen selama 12 bulan, 55 persen orang menaruh kepercayaan pada SARS pada kuartal kedua 2018 dibandingkan dengan 60% pada kuartal 2019.

Pada kuartal II/2019 penduduk Afrika Selatan mempercayai SARS sebagai institusi yang dapat berubah dan berkembang dari tahun ke tahun. Namun, terlepas dari pengumpulan data riset tersebut, IMF belum menetapkan Afrika Selatan sebagai negara yang mencapai titik bailout. (MG-avo/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

Rabu, 08 Januari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PERTANAHAN

Tanah Sitaan Korupsi akan Dibangun Rumah bagi Warga Penghasilan Rendah

Minggu, 29 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Pengelakan Pajak

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP