AFRIKA SELATAN

Kesal Korupsi Terus Berlangsung, Masyarakat Tahan Pembayaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 September 2019 | 15:23 WIB
Kesal Korupsi Terus Berlangsung, Masyarakat Tahan Pembayaran Pajak

Ilustrasi bendera Afrika Selatan.

JOHANNESBURG, DDTCNews – Permasalahan korupsi bertahun-tahun membuat masyarakat menahan pembayaran pajaknya. Kondisi yang muncul karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas ini berisiko membuat negara mencari bailout internasional.

Komisioner South African Revenue Services (SARS) Edward Kieswetter mengatakan hilangnya kepercayaan individu maupun perusahaan terhadap otoritas telah meningkatkan penghindaran maupun penipuan pajak. Hal ini membuat pemerintah kehilangan miliaran rand.

“Penahanan dana [pajak] itu pada akhirnya berisiko mengarah pada bailout internasional dari organisasi seperti International Monetary Fund (IMF),” ujarnya, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga:
Menggagas Pengenaan Pajak Koruptor

Menurutnya, berkurangnya kepercayaan publik akan berisiko memberikan justifikasi bahwa secara moral dibenarkan untuk menahan atau memanipulasi pajak. Justifikasi tersebut berisiko memperparah keadaan.

SACS, lembaga pemasaran dan konsultasi yang fokus pada riset nasional, mengadakan survei untuk melihat kredibilitas berbagai institusi di pemerintahan. Direktur Riset dan Juru Bicara SACS Reza Omar mengatakan survei ini dilakukan terhadap 1.300 orang Afrika Selatan berusia 18 tahun ke atas.

Penelitian telah mengungkapkan bahwa ada penurunan kepercayaan untuk SARS antara kuartal I dan kuartal II pada tahun lalu. Angka tercatat memburuk dari 62% menjadi 55% karena adanya penangkapan oknum dan malaadministrasi di Nugent Commission pada awal 2018.

Baca Juga:
Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset, Istana: Bolanya Kini di DPR

Selain itu, 56% orang Afrika Selatan juga kehilangan kepercayaan SAR saat mantan Komisioner SARS Tom Moyane diberhentikan dari lembaga tersebut. Ekonomi yang paling maju di Afrika ini telah mengalami penurunan tajam dari sisi pendapatan sejak 2015 karena pelemahan ekonomi dan tidak efisiennya administrasi.

Pertumbuhan kepercayaan meningkat dari 56% pada kuartal terakhir tahun lalu menjadi 59% pada kuartal I/2019. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh pengumuman SARS yang bertujuan untuk menyelidiki klaim penggelapan pajak yang timbul dari Zondo Commission ke State Capture.

Sekadar informasi, State Capture merupakan jenis korupsi politik dimana kepentingan pribadi mempengaruhi proses pengambilan keputusan negara untuk keuntungan pribadi.

Baca Juga:
Jokowi Ingin DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset dengan Cepat

Selain itu, ada kemajuan 5 persen selama 12 bulan, 55 persen orang menaruh kepercayaan pada SARS pada kuartal kedua 2018 dibandingkan dengan 60% pada kuartal 2019.

Pada kuartal II/2019 penduduk Afrika Selatan mempercayai SARS sebagai institusi yang dapat berubah dan berkembang dari tahun ke tahun. Namun, terlepas dari pengumpulan data riset tersebut, IMF belum menetapkan Afrika Selatan sebagai negara yang mencapai titik bailout. (MG-avo/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 September 2024 | 17:38 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Menggagas Pengenaan Pajak Koruptor

Jumat, 30 Agustus 2024 | 17:45 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset, Istana: Bolanya Kini di DPR

Rabu, 28 Agustus 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset dengan Cepat

Senin, 12 Agustus 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai Pendekatan Risiko, Perlakuan ke WP Tergantung Kepatuhan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN