Kerek Tax Ratio, Alat Monitor WP Harus Kuat

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) diyakini akan membaik dalam beberapa tahun ke depan. Akses data yang luas akan menjadi pembeda kinerja petugas pajak dalam mengamankan penerimaan.

Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengatakan luasnya akses data keuangan yang diperoleh Ditjen Pajak (DJP) menjadi alat ampuh dalam meningkatkan penerimaan maupun tax ratio. Uji kepatuhan wajib pajak, menurutnya, akan semakin efektif untuk dilakukan.

“Untuk tingkatkan tax ratio itu seperti link and match saja. Sinergikan semua data dan informasi ke dalam satu pusat data dan itu sudah terbukti sejak 1936 di Amerika Serikat yang gunakan kebijakan social security number,” katanya dalam diskusi, Rabu (7/8/2019).

Hadi menekankan uji kepatuhan merupakan kunci untuk memastikan wajib pajak mengikuti aturan perpajakan dengan tepat dan benar. Hal ini tidak lain karena rezim pajak Indonesia yang menganut asas self assessment. Artinya, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Oleh karena itu, akses data menjadi poin penting dalam rezim pajak self assessment. Otoritas pajak, lanjutnya, harus memiliki data yang kuat untuk melakukan pembuktian terbalik atas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak.

“Jadi kejujuran itu tidak bisa diimbau. Jadi, harus terpaksa jujur karena alat monitornya kuat. Bagaimana [Ditjen] Pajak Indonesia bisa memonitor wajib pajak karena telah diberikan kewenangan untuk hitung, bayar, dan lapor sendiri. Maka menjadi tugas Ditjen Pajak adalah menguji kepatuhan wajib pajak dengan data,” paparnya.

Luasnya akses data keuangan baik domestik dan luar negeri, menurut Hadi, merupakan kemewahan baru yang dia perjuangkan sejak menjadi Dirjen Pajak pada 2001. Saat dia menjabat sebagai Dirjen Pajak, tax ratio bisa mencapai 12,5%. Saat ini, dengan modal besar tersebut, seharusnya kinerjatax ratio bisa lebih dari angka saat ini yang berada di kisaran 10%-11%.

“Sekarang DJP telah mempunyai landasan hukum untuk membuktikan secara terbalik apa yang telah dilaporakan oleh wajib pajak. Tax ratio bisa kita naikkan karena kalau sudah transparan, sudah tidak ada pilihan bagi WP. Karena saya sudah tidak di dalam jadi tidak tahu detail-nya, tapi pasti akan meningkat,” imbuhnya.