Kepatuhan WP Membaik, Bapenda Perlu Jaga Akuntabilitas Pajak Daerah

PEKANBARU, DDTCNews - Pj. Wali Kota Pekanbaru, Riau Risnandar Mahiwa mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Risnandar mengatakan kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru terus mengalami perbaikan. Menurutnya, hal itu juga perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola pajak daerah.

"Pemerintah yang baik adalah yang mampu mengelola pajak dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Jangan sampai dana pajak yang masyarakat bayarkan bocor atau disalahgunakan," katanya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Risnandar mengapresiasi kinerja Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui berbagai sosialisasi dan pemberian apresiasi kepada wajib pajak patuh. Selain itu, pemkot berkomitmen mengoptimalkan pelayanan pajak secara akuntabel dan transparan.

Menurutnya, pelaksanaan sosialisasi sekaligus peningkatan pelayanan pajak juga sejalan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dia menjelaskan keberhasilan suatu daerah otonom salah satunya diukur dari kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat. Pemkot Pekanbaru pun ingin mewujudkan kota yang mandiri atau dapat menjadikan PAD sebagai penopang utama.

Di sisi lain, kualitas belanja yang dibiayai oleh pajak daerah juga terus ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk memastikan uang pajak dikelola sesuai prinsip akuntabilitas agar masyarakat bisa melihat hasil nyata dari pajak yang mereka bayarkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Alek Kurniawan menyebut UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah membuka peluang bagi daerah untuk membuktikan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan PAD. Keseriusan Pemkot Pekanbaru dalam meningkatkan sektor PAD ini dinilai selaras dengan semangat desentralisasi fiskal.

Pada 2023, pajak daerah menjadi salah satu sumber PAD terbesar di Kota Pekanbaru, mencapai Rp838,721 miliar atau 82,38% dari total target PAD Rp1,01 triliun.

Pemkot Pekanbaru juga berupaya meningkatkan kemandirian fiskal yang ditandai dengan peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan. Saat ini, indeks kemandirian fiskal Kota Pekanbaru telah mencapai 35,16%.

"Pekanbaru terus menuju kemandirian fiskal dengan target indeks di atas 50%. Kami bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus mengoptimalkan seluruh potensi PAD agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah," katanya. (sap)