Kepatuhan Bendahara Pemerintah Penuhi Kewajiban Pajak Masih Rendah

JAKARTA, DDTCNews – Setoran pajak dari bendahara pemerintah cenderung stagnan meskipun belanja terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ketua Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan peran bendahara pemerintah penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Namun, selama ini, pajak yang disetorkan bendahara pemerintah cenderung stagnan.

“Masalahnya belanja APBN terus naik tapi pajak yang disetor bendahara itu relatif stagnan," ujar Marwanto dalam webinar yang diselenggarakan BPPK, Rabu (17/2/2021).

Sebagai contoh, total pagu belanja APBN, APBD, dan dana desa secara umum pada 2019 mencapai Rp1.890,86 triliun. Awalnya, setoran pajak dari pagu belanja pemerintah senilai Rp100 triliun. Namun, total penerimaan pajak yang diterima dari bendahara pemerintah hanya Rp87,26 triliun.

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada 2019 menunjukkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Dari total 776 bendahara pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang menjadi responden, 503 bendahara pemerintah tidak patuh.

“Ini basis penelitiannya adalah pengakuan dari bendahara sendiri sesuai sampel. Apakah punya NPWP? Apakah membayar pajak tepat waktu? Apakah pernah kena hukuman selama 5 tahun terakhir? Apakah membayar pajak dengan dipaksa atau sukarela? Ini pertanyaan-pertanyaan kualitatif dalam penelitian," ujar Marwanto.

Dari penelitian itu, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan pajak bendahara pemerintah. Variabel itu antara lain pengetahuan perpajakan, sikap bendahara terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan.

Secara khusus Marwanto mengatakan sertifikasi bendahara memiliki peran besar dalam peningkatan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. Bendahara pada level pusat dan daerah ternyata memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan sertifikasi bendahara.

Dengan demikian, penyelenggaraan sertifikasi bendahara, yang turut memuat materi perpajakan, berpotensi meningkatkan kepatuhan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

"Kegiatan sertifikasi bendahara tampaknya harus dimasukkan unsur-unsur pengetahuan perpajakan, tidak semata-mata pengelolaan belanja. Selama ini silabus yang ada lebih banyak ditekankan pada pengelolaan prima untuk belanja negara," ujar Marwanto. (kaw)