Kepala Pajak Perusahaan Multinasional Khawatirkan Proposal GloBE

PARIS, DDTCNews – Sejumlah kepala pajak dari beberapa perusahaan internasional menyuarakan kekhawatiran mereka tentang proposal Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang akan memperkenalkan pajak minimum global.

Dalam komentar tertulis terkait proposal Global Anti-Base Erosion (GloBE) di bawah pilar kedua terkait pemajakan ekonomi digital, mereka khawatir pembayaran pajak akan lebih tinggi untuk beberapa perusahaan.

“Adalah penting bahwa konsensus dicapai dengan detail yang cukup untuk mendorong penerapan yang konsisten dan menghindari perpajakan multilayer,” tulis Vice President for Global Tax Amazon.com Inc dalam komentarnya.

Pernyataan ini merupakan bagian dari feedback atas permintaan komentar publik atas proposal yang diajukan Sekretariat OECD tersebut. Sejumlah eksekutif menyatakan keprihatinan mereka terkait kurangnya detail pemajakan serta kemungkinan perubahan pada struktur bisnis global mereka.

Pajak minimum yang disarankan menyerupai Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) Amerika Serikat yang diperkenalkan pada akhir 2017. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan tarif minimum untuk perpajakan penghasilan di luar negeri yang dihasilkan oleh perusahaan AS.

Usulan pajak minimum global OECD akan berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan dari kegiatan lintas batas yang membayar pajak di bawah ambang batas tertentu. Pajak baru hanya akan relevan jika perusahaan tidak membayar pajak yang memadai atas pendapatan mereka di luar negeri. Dalam konteks ini, undang-undang dan tarif pajak nasional akan terus berlaku.

Menentukan pada level berapa pembayaran pajak dikatakan memadai, menurut Manal Corwin dari KPMG, akan menjadi perdebatan di antara negara-negara OECD. Pasalnya, beberapa negara telah menggunakan tarif pajak yang rendah sebagai alat untuk menarik perusahaan multinasional.

“Sebagian besar korporasi khawatir tentang tingkat kerumitan dan ancaman pajak berganda. Bisnis khawatir tentang tingkat perubahan,” katanya.

Pasalnya, hingga saat ini, banyak departemen pajak perusahaan yang masih bergulat dengan kerangka kerja baru OECD tentang BEPS yang diperkenalkan pada 2016. Selain itu, mereka juga masih berkutat dengan implikasi dari perombakan pajak AS.

Produsen obat GlaxoSmithKline PLC memperingatkan kompleksitas tambahan yang bisa muncul dari proposal yang diajukan OECD. Menurutnya, ada risiko beban administrasi dan kepatuhan yang signifikan dan kompleks yang dibuat secara tidak proporsional.

Unilever PLC mengatakan lebih banyak detail diperlukan. Executive Vice President for Global Tax And Treasury Unilever PLC Janine Juggins mengatakan adanya kesulitan untuk membentuk pandangan yang tepat tentang pilar II dalam bentuk yang saat ini cukup terbuka.

“Kami juga mempertanyakan apakah proposal ini dengan tepat menyeimbangkan kompleksitas dan dampaknya. Atau apakah sebaliknya, kami berada di jalur yang memperpanjang ketidakpastian untuk bisnis global dan akan melemahkan pertumbuhan ekonomi global,” imbuhnya, seperti dilansir wsj. (kaw)